Wali Kota Ika Puspitasari Ungkap Strategi Hadapi Penurunan Dana Transfer Pusat: Prioritas Anggaran

Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Ika Puspitasari menegaskan pentingnya penentuan prioritas program pembangunan secara lebih selektif menyusul menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat. Hal tersebut disampaikan saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.

Wali kota yang akrab disapa Ning Ita itu menyebut kondisi fiskal yang lebih terbatas harus direspons dengan kebijakan anggaran yang tepat sasaran, terutama pada sektor pelayanan dasar masyarakat. “Penurunan dana transfer pusat menuntut kita lebih selektif menentukan prioritas program. Fokus utama tetap pada layanan dasar bagi masyarakat,” ungkapnya di Balai Kota Mojokerto, Kamis (12/3/2026).

Ia menegaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto tetap memprioritaskan urusan wajib pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta ketenteraman dan ketertiban umum. Meski menghadapi keterbatasan anggaran, proses perencanaan pembangunan tetap dilakukan secara partisipatif.

Dalam forum Musrenbang tersebut, tercatat sebanyak 284 usulan masyarakat telah dihimpun melalui Musrenbang di 18 kelurahan dan tiga kecamatan. Selain itu, terdapat tambahan 773 usulan yang berasal dari pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD. Seluruh usulan tersebut akan diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah serta kemampuan keuangan pemerintah daerah.

“Seluruh usulan akan diselaraskan dengan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah agar program 2027 benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

Adapun tema pembangunan Kota Mojokerto tahun 2027 adalah peningkatan ketahanan ekonomi dan sosial budaya melalui penguatan daya saing sektor unggulan daerah. Untuk mewujudkannya, pemerintah kota menetapkan sembilan prioritas pembangunan yang disusun berdasarkan kajian teknokratis serta pembahasan bersama DPRD.

Musrenbang RKPD ini turut dihadiri berbagai unsur pemangku kepentingan, mulai dari instansi vertikal, akademisi, lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, organisasi wanita, perusahaan, hingga pelaku usaha. Menurutnya, pembangunan daerah tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah daerah semata, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh elemen.

“Pembangunan Kota Mojokerto tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri. Dibutuhkan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, DPRD, TNI-Polri, dunia usaha, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat,” pungkasnya. [tin/but]