Yogakarta (beritajatim.com)- Rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menghapus sistem kuota impor sejumlah komoditas menuai reaksi beragam dari berbagai kalangan.
Kebijakan ini disebut-sebut sebagai upaya untuk mempermudah kegiatan usaha, membuka lebih banyak lapangan kerja, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tekanan global, termasuk akibat kebijakan tarif baru dari Amerika Serikat.
Namun, di balik tujuan mulia tersebut, muncul kekhawatiran terhadap nasib pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di dalam negeri. Menurut Dr. Hempri Suyatna, Dosen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan FISIPOL UGM, rencana ini perlu dikaji lebih dalam agar tidak menjadi bumerang bagi sektor usaha kecil yang saat ini sedang berjuang di tengah perlambatan ekonomi.
“Penghapusan kuota memang bisa memangkas praktik rente dan monopoli impor yang selama ini dinikmati kelompok tertentu. Tapi jika tidak dikendalikan, hal ini bisa berubah menjadi pembukaan keran impor besar-besaran yang mengancam keberlangsungan UMKM,” jelas Hempri, dalam siaran pers kemarin.
Ia menambahkan, banyak produk UMKM lokal yang belum mampu bersaing dengan barang impor dari segi harga maupun kualitas. Pengalaman implementasi Permendag Nomor 8 Tahun 2024 misalnya, telah membuka banjir produk luar ke pasar domestik, berdampak pada PHK massal di berbagai sektor seperti manufaktur, teknologi, hingga startup.
Jika rencana Prabowo ini tetap dijalankan, menurut Hempri, pelaku UMKM harus siap menghadapi gempuran pasar global dengan meningkatkan daya saing. “UMKM harus tampil lebih kreatif, mandiri, dan inovatif. Tapi itu tidak cukup tanpa dukungan nyata dari pemerintah,” tegasnya.
Dukungan struktural seperti insentif pajak, kemudahan akses pendanaan, promosi produk, hingga perlindungan hak kekayaan intelektual menjadi kunci agar UMKM tidak semakin tergerus.
Selain itu, Hempri menilai pentingnya kampanye mencintai produk lokal yang bukan hanya sebatas slogan. “Kita perlu ubah pola pikir masyarakat yang masih menganggap produk luar lebih unggul. Ini pekerjaan rumah besar bagi pemerintah,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa di tengah tekanan ekonomi global, justru produk lokal harus menjadi garda terdepan pemulihan ekonomi nasional. Melindungi UMKM, katanya, sama artinya dengan menjaga ketahanan ekonomi bangsa. [aje]
