Blitar (beritajatim.com) – Kebijakan mutasi besar-besaran yang dilakukan Bupati Blitar, Rijanto, pada Jumat (29/8/2025) menuai sorotan. Alih-alih merombak total jajaran pejabat yang bermasalah atau kurang perform, rotasi kali ini justru menyisakan kontroversi, terutama terkait beberapa posisi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Diketahui beberapa posisi yang ada di Dinas PUPR Kabupaten Blitar saat ini memang tengah kosong seperti kepala dinas, sekretaris hingga kepala bidang sumber daya alam. Namun Bupati Blitar tak melakukan rotasi atau mutasi jabatan di dinas tersebut.
Bupati Blitar, Rijanto sendiri mengakui memang masih belum melakukan mutasi secara total di susunan pemerintahannya. Rijanto pun masih berencana untuk melakukan rotasi dan mutasi lagi agar bisa mengisi kekosongan jabatan yang saat ini terjadi.
“Dan nanti masih ada jabatan-jabatan yang kosong mesti harus segera kita lakukan pengisian,” kata Bupati Blitar, Rijanto.
Dinas PUPR Kabupaten Blitar sendiri memang tengah disorot. Selain karena banyaknya jabatan yang kosong, kinerja Dinas PUPR sebenarnya tidak bagus-bagus amat, hal ini terlihat dari rendahnya serapan anggaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini.
Per bulan Agustus ini, diketahui serapan anggaran di Dinas PUPR Kabupaten Blitar masih 10 persen saja. Sejumlah proyek fisik infrastruktur pun mandek dan berjalan. Kondisi ini harusnya jadi perhatian oleh pemangku kebijakan yakni Bupati Blitar.
“Ya, kita targetkan secepatnya ingat prosedur tetap kita harus lalui,” imbuhnya.
Carut marutnya kinerja dari Dinas PUPR ini tak lepas dari jeratan kasus korupsi yang dibongkar oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar beberapa waktu lalu. Kasus korupsi yang menyeret sejumlah pejabat di Dinas PUPR ini adalah proyek DAM Kali Bentak.
Proyek DAM Kali Bentak merugikan negara hingga Rp5,1 miliar. Total ada 2 pejabat Dinas PUPR yang ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar. Kondisi ini tentu membuat ketakutan tersendiri bagi pejabat yang masih ada di Dinas PUPR Kabupaten Blitar.
Rekam jejak yang mencoreng OPD ini tentu menjadi awan hitam yang membayangi pejabat disana. Pemilihan pengganti pejabat yang baru pun tentu perlu dipertimbang matang-matang oleh Bupati Blitar, agar kasus serupa tak kembali terjadi.
“Kami sebagai masyarakat hanya bisa berharap Dinas PUPR bisa kembali pulih dan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Blitar bisa berjalan normal,” ungkap Fajar, warga Kabupaten Blitar. [owi/beq]
