Jombang (beritajatim.com) – Populasi sapi potong di Kabupaten masih menunjukkan angka siginifikan. Tercatat, hingga Oktober 2024, populasi sapi di Jombang tembus 62.409 ekor. Hewan berkaki empat tersebut tersebar di 21 kecamatan.
Praktis, Kabupaten Jombang masih menjadi penyangga produksi daging di Jawa Timur. Artinya, wabah PMK (penyakit mulut dan kuku) tidak menggerus populasi sapi dan produksi daging di Kabupaten Jombang.
Demikian diungkapkan Kepala Dinas Peternakan Jombang Agus Susilo Sugioto, Senin (11/11/2024). “Per Oktober 2024 ini populasi sapi di Jombang sebanyak 62.049 ekor,” kata Agus sembari menunjukkan data yang dimaksud.
Agus juga membeber data-data penunjang lainnya. Semisal, pemotongan sapi di Jombang pada Oktober 2024 mencapai 882 ekor. Walhasil, produksi daging di kabupaten seribu pesantren ini tembus 245.400 Kg. Data tersebut tercatat pada Oktober ini.
Menurut Agus, berdasarkan catatan itu, produksi daging segar di Jombang surplus. Bahkan Jombang mampu mengirim daging ke darah lain seperti Surabaya dan sekitarnya. Hal itu berdampak positif pada harga komoditas tersebut.
Harga daging sapi di pasaran selalu stabil, yakni antara Rp100 hingga Rp110 ribu per kilogram. Hanya saja, Agus tak bisa menjelaskan tentang kebutuhan daging di Jombang per bulan. Alasannya, data-data tersebut berada di bawah kewenangan Dinas Ketahanan Pangan.
Agus optimistis, Jombang masih menjadi penyangga yang kuat produksi daging di Jawa Timur. Bukan hanya itu, hewan ternak lain juga menunjukkan populasi yang cukup signifikan. Di antaranya, sapi perah sebanyak 8.261 ekor.
Kemudian, kerbau 53 ekor, sedangkan kambing mencapai 61.172 ekor, serta domba 60.272 ekor. “Sekali lagi produksi daging sapi, daging ayam, dan telur di Jombang selama ini surplus. Bahkan kami bisa mengirim ke daerah lain,” kata Agus.
Lakukan Inovasi
Pengendalian inflasi daerah khususnya produksi hasil peternakan (daging, Telur dan susu) terus dilakukan oleh Dinas Peternakan Jombang. Sehingga permintaan dan persediaan barang berjalan seimbang.
Salah satu strategi yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Jombang sehingga populasi sapi tetap terjaga ketika dihantam wabah PMK dan LSD adalah dengan melakukan inovasi. Yakni, strategi pengendalian PMK berbasis vaksinasi menyeluruh gratis dan humanis tanpa pilih kasih (Si DiVa MeRaih TaLiAsih).
Inovasi ini, kata Agus, muncul semenjak mewabahnya PMK (penyakit mulut dan kuku) di Jombang pada 2022. Dalam waktu kurang dari sebulan wabah PMK menyebar di 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang.
Agus menyebut, pemerintah dalam hal ini sangat sigap dalam penanganan wabah tersebut. Yaitu dengan menetapkan PMK sebagai wabah melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 513/KPTS/PK.320/M/06/2022.
Pengendalian dengan lima langkah diantaranya pembentukan tim URC (Unit Reaksi Cepat) penanganan PMK internal Dinas Peternakan. Lalu melakukan kerja sama lintas sektoral di tingkat Kabupaten Jombang yang melibatkan antar instansi terkait.
“Juga memperluas pendanaan pada APBD Kabupaten Jombang dengan mengakses anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), pembentukan tim gugus tugas penanganan PMK di Kabupaten Jombang melalui SK Bupati nomor 188.4.45/211/415.10.1.3/2022,” jelas Agus.
Dinas Peternakan juga melakukan strategi penanganan PMK melalui vaksinasi terhadap hewan yang rentan. Tujuannya, agar meningkatkan kekebalan hewan tersebut. Target yang pelaksanaannya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
“Yakni melaksanaan vaksinasi PMK sesuai roadmap pusat, minimal lima tahun sejak ada wabah dilakukan vaksinasi secara teratur. Mulai vaksin pertama, kedua dan booster setiap 6 bulan sekali,” urainya.
Walhasil, upaya itu berbuah manis. Kabupaten Jombang telah berhasil mengendalikan wabah PMK yang ditandai dengan status zero case PMK sejak Juli 2023. Kondisi PMK yang terkendali memunculkan kembali gairah beternak khususnya komoditas sapi kambing dan domba yang meningkat.
Peningkatan minat beternak berdampak pada peningkatan populasi ternak dan produksi. Dengan begitu peningkatan produksi daging sapi berkorelasi dengan keseimbangan antara supply and demand.
“Sehingga hal ini berkontribusi positif untuk menekan angka inflasi dalam jangka panjang di Kabupaten Jombang,” ujar Agus yang merupakan mantan Kepala Satpol PP Jombang ini.
Penguatan Kelembagaan
Inovasi lain yang dilakukan Dinas Peternakan Jombang adalah dalam rangka percepatan penerbitan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) untuk penguatan kelembagaan dan peningkatan SDM peternak. Dinas membuat inovasi dengan nama ‘Sistem Percepatan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Usaha Peternakan atau Si Patner Daster.
Menurut Agus, inovasi tersebut muncul karena tiga hal. Pertama, kemampuan dan kapasitas SDM peternak yang masih sangat beragam. Hal itu menyebabkan tingkat keberhasilan usaha masih belum maksimal.
Faktor kedua, legalitas kelembagaan masih rendah, dan ketiga fluktiasi harga hasil ternak sulit untuk dikendalikan. Dari situ, upaya yang dilakukan adalah menggenjot pembinaan secara berkala dan berkelanjutan kepada sasaran kegiatan.
Kemudian, aktif berpartisipasi event-event promosi maupun pameran, menyempurnakan SOP pelayanan permohonan rekomendasi, melaksanakan magang, serta studi tiru kepada pelaku usaha yang berhasil.
“Selain itu juga melaksanakan sosialisasi, monitoring dan evaluasi terkait ketertiban perizinan,” pungkas Agus. [suf]
