Pasuruan (beritajatim.com) – Program jaminan kesehatan nasional sukses mengukuhkan posisinya sebagai pilar utama dalam mendongkrak derajat kesehatan dan produktivitas masyarakat di seluruh pelosok negeri.
Memasuki dekade kedua operasionalnya, sistem proteksi ini tidak hanya berfokus pada perluasan jangkauan medis tetapi juga konsisten menerapkan tata kelola keuangan yang sehat.
Keterbukaan informasi publik menjadi cerminan profesionalitas lembaga dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana amanat dari jutaan peserta. Berbagai terobosan digitalisasi pelayanan juga terus diluncurkan demi memangkas birokrasi dan mempermudah akses pengobatan bagi masyarakat urban maupun pedesaan.
“Program JKN bukan sekadar memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya SDM Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Ketika masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang berkualitas tanpa terbebani biaya yang besar, mereka dapat terus berkarya, meningkatkan produktivitas, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito.
Dalam agenda Public Expose Laporan Keuangan Tahun 2025 yang digelar pada Kamis (02/07/2026), pria yang akrab disapa Pujo ini memaparkan bahwa hingga akhir Desember 2025, kepesertaan telah menembus 282,7 juta jiwa atau 98,62 persen dari total populasi.
Tingginya angka kepesertaan tersebut berbanding lurus dengan masifnya pemanfaatan fasilitas kesehatan yang mencatat lebih dari 725,3 juta total kunjungan sepanjang tahun lalu. Guna menyokong lonjakan tersebut, kemitraan strategis telah diperluas mencakup 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) serta 3.194 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).
Dari aspek kesehatan fiskal, Dana Jaminan Sosial (DJS) mencatatkan performa prima dengan kepemilikan aset bersih senilai Rp30,04 triliun yang aman untuk membayar estimasi klaim hingga 1,88 bulan ke depan. Hasil investasi dana kelolaan yang menyentuh Rp3,94 triliun menjadi bukti pengelolaan yang penuh kehati-hatian sekaligus berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.
“Angka tersebut mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap Program JKN, sekaligus menunjukkan bahwa layanan kesehatan yang berkualitas semakin mudah diakses oleh peserta di seluruh Indonesia. Pada tahun buku 2025, BPJS Kesehatan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) dari Kantor Akuntan Publik untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut,” tambah Pujo.
Dirinya menguraikan bahwa performa ini diperkuat oleh raihan skor 97,67 pada penilaian tata kelola organisasi serta nilai indeks integritas yang tinggi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dampak makro dari stabilitas jaminan kesehatan ini juga berhasil menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui kontribusi Produk Domestik Bumbu (PDB) sebesar Rp129 triliun berdasarkan kajian berkala LPEM FEB UI. Sektor ini juga menjadi motor penggerak baru penyerapan tenaga kerja dengan membuka kurang lebih 3,5 juta lapangan pekerjaan baru di bidang industri kesehatan dan retail sosial.
Lebih dari itu, intervensi finansial JKN diklaim sukses memproteksi sekitar 16 juta jiwa penduduk rentan dari risiko jatuh miskin akibat beban biaya pengobatan yang tak terduga.
Penajaman program ke depan akan diarahkan pada optimalisasi promotif dan preventif demi menekan pembengkakan biaya penyakit katastropik yang menghabiskan 26,42 persen dari total belanja pelayanan sebesar Rp191,3 triliun. (ada/ted)
