Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) melaporkan dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan massif, untuk menggelembungkan suara Partai Amanat Nasional (PAN) untuk pemilu DPR RI di Kabupaten Jember, Jawa Timur.
KUMPULAN BERITA Pemilu di Jember
David Handoko Seto, calon legislator DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, dari Partai Nasional Demokrat bersama puluhan pendukungnya menghadang truk yang akan membawa kotak suara dari kantor Kecamatan Sumbersari ke kantor Komisi Pemilihan Umum setempat, Rabu (28/2/2024).
Kecamatan Sumberbaru menjadi pusat kehebohan dugaan kecurangan pemilihan umum di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Badan Pengawas Pemilu Jember menerima tiga laporan dugaan kecurangan di sana.
Ada banyak jalan menuju kemenangan. Budi Wicaksono, calon legislator petahana Partai Nasional Demokrat, kembali terpilih untuk ketiga kalinya menjadi anggota DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, karena ‘mengakrabi’ kematian.
Tim sukses calon legislator petahana DPR RI dari Partai Golkar, Muhamad Nur Purnamasidi, melaporkan dugaan manipulasi suara di Daerah Pemilihan Jember dan Lumajang kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (26/2/2024).
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) melansir nama 10 calon legislator terpilih DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur untuk periode 2024-2029. Enam orang di antaranya adalah petahana.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember kembali mengungkap dugaan kecurangan pemilu. Kali ini yang diungkap adalah dugaan penggelembungan suara calon legislator DPR RI dari Partai Golkar di Kecamatan Sumberbaru.
Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi menyerukan kepada penyelenggara pemilihan umum di Kabupaten Jember, Jawa Timur, agar tak menjadikan kelelahan sebagai kesalahan memasukkan data.
Menjaga asa memperoleh tujuh kursi DPRD Kabupaten Jember, Partai Persatuan Pembangunan mengawal ketat penghitungan suara di dua daerah pemilihan. Tak ingin target jumlah kursi meleset.
Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jember, Jawa Timur, meminta agar petugas panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dievaluasi menyeluruh.
