Jember (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jember, Jawa Timur, meminta agar petugas panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dievaluasi menyeluruh.
Ketua DPC PPP Jember Madini Farouq akan meminta penjelasan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember terhadap sejumlah persoalan di lapangan terkait dengan penyelenggara pemilu selama proses pemungutan suara.
Madini mencontohkan adanya kesalahan pencatatan data yang dilakukan KPPS. “Itu harus kita evaluasi secara keseluruhan. Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap persoalan ini. Apakah KPU yang kurang sosialisasi, atau karena rekrutmen PPK, PPS, atau KPPS berlatar belakang warna politik tertentu,” katanya.
“Informasi yang kami dengar, syarat untuk jadi KPPS adalah berfoto bersama 10 orang dengan memegang stiker partai politik tertentu. Ini berarti sumber rekrutmennya tidak fair, bermasalah. Karena sumber rekrutmennya bermasalah, akhirnya terjadi beberapa praktik pelaksanaan pemilu di bawah yang juga bermasalah,” kata Madini.
Madini melihat persoalan di lapangan yang terjadi selama pemilu tak hanya merugikan PPP, namun juga partai-partai peserta pemilu lainnya. “Terbukti kami melihat statement-statement partai politik peserta pemilu lain merasa dirugikan dengan cara perhitungan dan aplikasi Sirekap yang bermasalah,” katanya.
Madini akan bertemy dengan para pimpinan partai peserta pemilu di Jember untuk menyikapi persoalan yang muncul. “Apakah pemilu di Jember boleh dikatakan sukses, gagal, berhasil atau tidak, itu tergantung dari koordinasi antarpimpinan politik,” katanya.
Madini berharap persoalan yang muncul tidak sampai membuat penyelenggara pemilu di Jember digugat di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). “Sejauh mana tingkat kesalahannya, kami inventarisir. Kalau memang betul-betul fatal dan data yang kami miliki akurat, bisa saja dilanjutkan sampai DKPP. Tapi kami tidak berharap sampai ke sana. Yang penting ada pengakuan dari KPU, memang bermasalah. Selanjutnya bagaimana mencari solusi yang terbaik atas persoalan yang ditemukan,” katanya.
Menanggapi kritik soal tidak netralnya penyelenggara pemilu level kecamatan dan desa, komisioner KPU Jember Andi Wasis menanggapi normatif. “Kalau terbukti kita lakukan pemeriksaan kepada badan adhoc yang bersangkutan,” katanya.
Sementara itu, komisioner KPU Jember lainnya. Ahmad Hanafi, menampik tuduhan bahwa pemilihan jajaran penyelenggara pemilu didasarkan pada preferensi politik tertentu dan tak netral. “Buktinya mana? Buktinya apa?” katanya. [wir]
