Wakil Bupati Djoko Susanto melaporkan sejumlah persoalan di tubuh Pemerintah Kabupaten Jember ke Komisi Pemebrantasan Korupsi, Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur Jawa Timur.
KUMPULAN BERITA KPK di Jember
Wakil Bupati Djoko Susanto wadul alias mengadukan persoalan di tubuh Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, melalui surat tertanggal 4 September 2025, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur Jawa Timur.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menyatakan, ada peningkatan upaya menutup celah risiko korupsi di tubuh Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur. Namun ada pula pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Anggota DPRD periode 2024-2029 baru dilantik pada 21 Agustus 2024. Namun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengungkap modus anggota baru DPRD menuntut jatah dana pokok-pokok pikiran (pokir) kendati belum dilantik.
Komisi Pemberantasan Korupsi RI berharap DPRD dan Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, bisa menjadi mitra setara. KPK meminta bantuan DPRD Jember untuk mewujudkan beberapa hal.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan seluruh anggota DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, agar mengikuti kaidah pelaksanaan program Pokir (Pokok-Pokok Pikiran) sehingga tidak ada yang fiktif.
Ardi Pujo Prabowo, legislator DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, dari Partai Gerakan Indonesi Raya (Gerindra) mempertanyakan realisasi bantuan sosial (bansos) menjelang pemilihan kepala daerah kepada perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi RI.
Nyoman Aribowo, legislator Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengoreksi isi pakta integritas dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, dalam acara sosialisasi pencegahan korupsi di gedung parlemen, Kamis (30/5/2024).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpendapat agar semua pihak tak hanya berpatokan pada predikat opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk memastikan bersihnya sebuah pemerintahan dari praktik korupsi.
Peningkatan skor pencegahan korupsi Pemerintah Kabupaten Jember pada 2023 tertinggi di Jawa Timur. Sementara tiga kabupaten tetangga mengalami penurunan angka.
