KUMPULAN BERITA JPK (Jember Pasti Keren)

Badan Pemeriksa Keuangan akan mengaudit laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, selama 25 hari pada Februari 2025. Salah satu obyek audit adalah program kesehatan gratis Jember Pasti Keren (JPK) yang telah dinikmati ribuan orang warga.

Ratusan ribu orang penerima bantuan iuran (PBI) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, tak lagi berstatus sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelanggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Bupati Hendy Siswanto menyiapkan anggaran Rp 167 miliar dalam APBD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Tahun Anggaran 2025 untuk pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warga miskin, setelah program Jember Pasti Keren (JPK) berakhir.

Bupati Hendy Siswanto meminta Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk mengaudit khusus program layanan kesehatan gratis Jember Pasti Keren (JPK). Ini bagian dari penyelesaian utang akumulatif JPK ke tiga rumah sakit daerah dan 50 puskesmas sebesar Rp 160 miliar selama 2023 dan 2024.

Apakah sebenarnya program layanan kesehatan gratis Jember Pasti Keren (JPK) dan bagaimana persoalan finansial bisa muncul? Tulisan ini melaporkan awal kelahiran JPK dan berakhirnya program tersebut.

DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengevaluasi dua tahun pelaksanaan layanan kesehatan gratis Jember Pasti Keren (JPK). Ada tunggakan biaya di tiga rumah sakit daerah dan 51 puskesmas.