BKPSDM Kabupaten Blitar memastikan tak ada pengangkatan PPPK untuk honorer tahun ini. Namun, beredar wacana pengangkatan pegawai SPPG jadi PPPK.
KUMPULAN BERITA Honorer
Kenaikan signifikan belanja pegawai kembali menjadi sorotan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pacitan 2025.
Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan melakukan verifikasi terhadap usulan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu dari kalangan guru.
Komisi 2 DPRD Kota Blitar geram atas adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) puluhan tenaga honorer di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Blitar. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Blitar, Nuhan Eko Wahyudi bahkan sempat menyinggung soal kepentingan politik hingga Wali Kota Blitar.
Di tengah keterbatasan akibat efisiensi anggaran, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani tetap perjuangkan kesejahteraan honorer, dengan menggelar seleksi kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 2 formasi tahun 2024.
Puluhan honorer Bangkalan kecewa dengan sikap arogan staf BPJS Ketenagakerjaan saat mempertanyakan prosedur pencairan JHT. BPJS Ketenagakerjaan meminta maaf dan menjelaskan kesalahpahaman.
Guru honorer di Kabupaten Kediri yang menggunakan gajinya untuk membantu membelikan peralatan sekolah siswanya dapat apresiasi Mas Dhito, Bupati Kediri.
Penjaga SD (Sekolah Dasar) di Sampang yang notabene pegawai tidak tetap (PTT) membuat surat terbuka untuk Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Magetan (beritajatim.com) – Data tergitung mulai tanggal (TMT) guru honorer Magetan dianggap mencurigakan oleh sejumlah guru honorer. Mereka pun wadul…
Bangkalan (beritajatim.com) – Puluhan guru honorer yang tergabung dalam Aliansi Guru Honorer Negeri yang mengabdi lebih dari 10 tahun (GHN…
