KUMPULAN BERITA fraksi pdip jember

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, berfokus pada trisula isu sepanjang 2025, yakni penuntasan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan kepastian status Tenaga non-aparatur sipil negara Kategori R4.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur mendesak pemerintah daerah setempat untuk mempercepat penerapan skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) untuk memastikan pekerjaan dan penghasilan bagi 3.526 tenaga non aparatur sipil negara kategori R4.

Bupati Muhammad Fawait menegaskan komitmennya untuk segera menuntaskan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Fraksi PDI Perjuangan mendesak komitmen Bupati Muhammad Fawait untuk melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Perwakilan pegawai non aparatur sipil negara pemerintah daerah wadul atau mengadu kepada Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Perlindungan terhjadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) membutuhkan komitmen kuar Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember menyoroti hasil penilaian kinerja pelaksanaan aksi konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) Provinsi Jawa Timur 2025.

Efisiensi struktural Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, tidak boleh mereduksi substansi dan efektivitas pelayanan.

Restrukturisasi kelembagaan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, membawa semangat miskin struktur namun kaya fungsi. Tugas aparatur sipil negara (ASN) tak lagi terkotak-kotak.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengingatkan dampak peleburan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.