Fraksi Pandekar DPRD Jember, Jawa Timur, yang beranggotakan legislator Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, dan Partai Golkar mengingatkan Bupati Hendy Siswanto tentang potensi persoalan pada tahun politik dan potensi bencana alam.
KUMPULAN BERITA Fraksi pandekar
Jember (beritajatim.com) – Fraksi Pandekar DPRD Jember, Jawa Timur, memuji pertumbuhan ekonomi kota itu yang menyentuh angka 4,6 persen, tertinggi…
DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengapresiasi dan menghargai keberhasilan pemerintah daerah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah menanti lima tahun.
Sidang paripurna akhir pengesahan Peraturan Daerah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 di gedung DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat (23/6/2023) malam, diwarnai insiden lampu padam.
DPRD dan Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, tengah membahas rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Parlemen mengingatkan agar perda itu tak menjadi alat kepentingan politik.
Saat ini rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika tengah dibahas oleh parlemen dan pemerintah daerah.
Kahyangan adalah badan usaha milik daerah (BUMD) sektor perkebunan yang didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1969. Perda itu diperbarui beberapa kali, terakhir Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan Jember.
Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) meminta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dilibatkan dalam penanganan bencana di Kabupaten Jember.
Tahun anggaran 2022, APBD Jember masih tersisa Rp 121,33 miliar. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 676,61 miliar.
Sejak selesai dibahas pada 8 Oktober 2021 oleh panitia khusus DPRD Jember, dua perda itu baru disahkan bersama bupati pada Sabtu (1/4/2023) dini hari.
