KUMPULAN BERITA DPRD Jember

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pondok Pesantren yang tengah dibahas di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mewaibkan kepemilikan Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP) bagi semua pondok pesantren yang ingin mendapat fasilitasi dari pemerintah daerah.

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama meminta Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, membentuk tim verifikasi dan pengawas pondok pesantren. Tim ini meneliti kriteria pondok pesantren di Jember.

Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengalami keterbatasan ruang fiskal dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran Rp 2024. Alokasi Belanja wajib mendominasi.

Nurhasan, politisi dan legislator Partai Keadilan Sejahtera mencurahkan isi hati kepada perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi RI, dalam acara sosialisasi antikorupsi di gedung DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis (26/10/2023).

Itqon Syauqi, Ketua DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyambut baik keinginan Bupati Hendy Siswanto agar Komisi Pemberantasan Korupsi mendampingi proses pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, tahun anggaran 2024.

Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menilai masih banyak sektor pajak yang belum dibahas secara serius, yang sebenarnya berpotensi memberikan pendapatan daerah.

Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, meresmi meniadakan retribusi parkir berlangganan, setelah Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disahkan di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (23/10/2023) malam.

Fraksi Partai Nasional Demokrat di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengkritik tak adanya layanan ambulans gratis dalam program kesehatan gratis Jember Pasti Keren (Pelayanan Kesehatan Gratis Khusus Penduduk Jember yang Efektif dan Efisien).

Rencana Bupati Hendy Siswanto menjadikan kawasan kampus Tegalboto, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur sebagai zona edukasi dan wisata pendidikan memanen dukungan parlemen.

Fraksi Partai Nasional Demokrat di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menuduh pembahasan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah seolah-olah kejar tayang.