Kurang lebih 96 persen Tuli tidak memiliki akses dukungan kesetanan mental. Pemerintah perlu lebih serius menangani akses untuk Tuli di Kabupaten Jember, Jawa Timur.
KUMPULAN BERITA DPRD Jember
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengingatkan Bupati Muhammad Fawait soal adanya sejumlah pejabat yang merangkap jabatan di tubuh pemerintah daerah setempat.
Pemerintah Kabupaten Jember sempat mengajukan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Cadangan kepada Kantor Kementerian Hukum Wilayah Jawa Timur. Namun harmonisasi perbup itu berjalan hanya lima menit.
Sejak Senin (21/7/2025), Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, membahas pasal demi pasal Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyarankan kepada para pegawai non aparatur sipil negara (ASN) pemerintah daerah setempat untuk membuat petisi kepada pemerintah pusat soal nasib status kepegawaian mereka.
Sound horeg bakal menjadi isu yang dibahas sebagai salah satu materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sedang dibahas DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Enam raperda itu adalah Raperda tentang Perlindungan Lingkungan Hidup; Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Petani; Raperda Perlindungan Tenaga Kesehatan, Raperda Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; Raperda Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Ripda); dan Raperda Madrasah Diniyah.
Ribuan pegawai non aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, terancam terkena pemutusan hubungan kerja. Bupati Muhammad Fawait berjanji akan memperjuangkan mereka ke pemerintah pusat.
Dugaan korupsi dana konsumsi makanan dan minuman sosialisasi peraturan daerah (sosperda) DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, tahun anggaran 2023 dan 2024 menjadi atensi Kejaksaan Agung.
Ruang fiskal dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, Tahun Anggaran 2025 tersedia Rp 82 miliar. Pemerintah Kabupaten Jember akan menggunakannya untuk pembangunan infrastruktur.
