Jember (beritajatim.com) – Kurang lebih 96 persen Tuli tidak memiliki akses dukungan kesetanan mental. Pemerintah perlu lebih serius menangani akses untuk Tuli di Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Hal ini dikemukakan Arrumaisha Fitri, dosen psikologi Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember, dalam apat dengar pendapat (RDP) antara Komisi D DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, dengan Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin), di gedung parlemen, Senin (4/8/2025).
“Padahal kalau kita lihat sekarang ini kan pemerintah sudah inklusi, dan kesehatan mental itu seharusnya untuk seluruhnya. Baik untuk yang dengar maupun yang Tuli,” kata Arrumaisha.
Endah Nur Cendani, Kepala Unit Pelayanan Teknis Bahasa Universitas Islam Jember, membenarkan, banyak kasus psikologis yang dialami Tuli. Diskriminasi tak hanya dilakukan masyarakat, tapi juga keluarga sendiri.
“Ada Tuli yang ditolak oleh bapak dan nenek, tapi sang ibu berjuang agar dia bisa disekolahkan di TK (Taman Kanak-Kanak),” kata Endah. Ada pula keluarga yang menolak mendaftarkan Tuli ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jember.
Bahkan dalam urusan mendapatkan pelayanan kesehatan, mereka terdiskriminasi, termasuk saat mengantre untuk mendapatkan pelayanan. Menurut Endah, mereka tidak mendengar jika petugas jaga memanggil giliran Tuli untuk mendapatkan pelayanan.
Menurut Endah, persoalan Tuli hanya satu. “Teman dengar tidak mau mendengarkan bagaimana mereka berkomunikasi. Kita hanya memaksakan diri kita, pura-puranya kita paham,” katanya.
Endah mengaku kecewa dengan Dinas Pendidikan Jember, karena tidak pernah mendengar kemauan Tuli. “Mereka hanya menyodorkan ini loh program pemerintah, data inklusi. Tapi apa yang mereka inginkan? Guru apakah sekarang ada yang bisa Bisindo (Bahasa Isyarat Indonesia)?” katanya.
Pernah berada di Dewan Pendidikan, Endah tahu benar bahwa program inklusi memakan dana besar. “Tapi tidak untuk melatih bagaimana berkomunikasi dengan baik dengan teman-teman difabel. SLB (Sekolag Luar Biasa) hanya di (kawasan perkotaan) Jember. Bagaimana mereka akan akses?” katanya.
Tuli sangat berharap pada kebijakan afirmatif pemerintah. “Harapan satu-satunya ya pemerintah, mau diapakan karena jumlahnya banyak. Target kami hanya sederhana: mereka mau keluar dengan percaya diri,” kata Endah.
Kini Endah dan Gerkatin tengah memperjuangkan Gerakan Bahasa Isyarat Indonesia. Dia berharap ada guru inklusi di sekolah-sekolah, ada pegawai yang menguasai bahasa isyarat di tempat-tempat pelayanan publik seperti stasiun kereta api.
Fitriyah MY, pendamping berkebun Gerkatin, sangat berharap pemerintah memberikan akses pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Tuli. “Saya berharap Pemerintah Kabupaten Jember bisa memfasilitasi mereka untuk pelatihan tapi tidak dicampur (dengan peserta umum) seperti dengan BLKI (Balai Latihan Kerja Industri). Kalaupun dengan BLKI, bisa dikhususkan karena mereka punya keterbatasan,” katanya.
Ketua DPRD Jember Ahmad Halim setuju banyak fasilitas pemerintah dan fasilitas umum di Jember yang tidak ramah terhadap Tuli, termasuk gedung parlemen. “Saya meyakini teman-teman OPD (Organisasi Perangkat Daerah) ada batasan kemampuan dan mungkin support,” katanya.
Halim meminta kepada pemerintah daerah agar memetakan Tuli di Jember. “Penyelesaian masalah pendidikan, pelayanan publik, dan akses pekerjaan harus berbasis data,” katanya. Dia berharap komunitas Tuli juga bisa memberikan akses data.
Jarot Waluyo, Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Jember, mengatakan, sekolah inklusi sudah berdiri di setiap kecamatan. “Sekolah inklusi mulai marak sebelum 2010. Memang pendidikan inklusi menjadi perhatian penuh dari pemerintah saat itu. Bahkan pemerintah provinsi menyediakan anggarannya,” katanya.
Saat itu, lanjut Jarot, pemerintah menyediakan dana besar untuk pendidikan inklusi hingga 2014-2015. “Setelah itu pendidikan inklusi berjalan biasa, artinya stagnan. Pelatihan-pelatihan kepada guru inklusi juga sudah jarang diadakan. Kemungkinan kita enggak tahu pastinya,” katanya.
Menurut Jarot, setiap sekolah inklusi di Jember menyediakan dan mengangkat lulusan pendidikan SLB yang telah memperoleh pendidikan khusus. “Psikologi tentunya di situ. Jadi anak-anak lulusan pendidikan luar biasa ditempatkan di sekolah-sekolah inklusi. Ttapi dalam perjalanannya, karena pendidikan inklusi agak kendor perhatiannya, maka perhatian guru-guru yang telah direkrut dalam pendidikan inklusi itu juga agak sedikit terabaikan,” katanya.
“Karena dalam kurikulum sekolah umum itu tidak ada secara khusus tentang pendidikan inklusi, sehingga otomatis tenaga pendidikannya di situ untuk masuk di Dapodik (Data Pokokl Pendidikan) kesulitan. Akhirnya kesempatan untuk diakui sebagai guru secara penuh itu tidak bisa, karena basis pendidikan mereka” kata Jarot.
Ini membuat tenaga pendidik sekolah inklusi yang sudah direkrut memilih mengajar di sekolah-sekolah reguler dan menempuh Pendidikan Guru Sekolah Dasar kembali untuk bisa menjadi guru SD di sana. “Itu adalah salah satu persoalan yang yang di alami pendidikan inklusi.,” kata Jarot.
“Nyaris setelah itu pendidikan inklusi agak terabaikan sampai saat ini. Tapi sekolah-sekolah di masing-masing kecamatan yang ditunjuk sebagai pendidikan inklusi itu masih tetap eksis menerima siswa-siswa yang memiliki kebutuhan khusus,” kata Jarot. [wir]
