Perlindungan terhjadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) membutuhkan komitmen kuar Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur.
KUMPULAN BERITA DPRD Jember
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember menyoroti hasil penilaian kinerja pelaksanaan aksi konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) Provinsi Jawa Timur 2025.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, 2025-2029 diharapkan tak hanya berhenti pada perencanaan, namun bisa dilaksanakan dengan baik dan benar.
Keinginan Bupati Muhammad Fawait untuk mendirikan badan usaha milik daerah (BUMD) khusus pangan mendapat dukungan dari DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, untuk dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
Target kenaikan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Jember, Jawa Timur, sekitar 6 persen dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 masih tergolong konservatif. Target ini dinilai tidak cukup menjawab tantangan fiskal daerah.
“RPJMD bukanlah sekadar dokumen perencanaan. Ia adalah cetak biru masa depan Kabupaten kita. Di dalamnya termaktub arah, strategi, dan prioritas pembangunan yang akan menjadi pegangan bersama selama lima tahun ke depan,” kata Anggun.
Fraksi Partai Gerindra DPRD Jember, Jawa Timur, mengapresiasi program prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029.
DPRD dan Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyepakati bersama Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, dalam sidang paripurna di gedung parlemen, Jumat (4/7/2025) malam.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, 2025-2029 mengacu Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) 2015-2035 yang disahkan pada 2015.
Pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, ditargetkan memiliki layanan home care atau pelayanan langsung ke rumah pasien.
