KUMPULAN BERITA BKPSDM Jember

Dari kuota 201 formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, sebanyak 36 formasi tak terpenuhi. Bupati Hendy Siswanto menyurati Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk memohon optimalisasi.

Hendy Siswanto, Bupati Jember, Jawa Timur, menyurati Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Dia meminta agar passing grade atau nilai minimal kelulusan untuk peserta difabel dalam penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dibedakan dengan peserta umum.

Kuota 30 formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, tak terisi karena tak ada pelamar yang memenuhi persyaratan ambang batas nilai ujian atau passing grade.

Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, kecewa dua aktivis difabel tidak lulus tes seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun pemerintah daerah tak berdaya, karena hak untuk meluluskan peserta adalah wewenang pemerintah pusat.

Ada 45 jabatan di Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, saat ini tengah kosong. Enam jabatan di antaranya adalah posisi pejabat teras eselon II.

Kuota 201 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, diperebutkan 2.108 orang.

Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyediakan kuota lima persen atau setara dengan 10 aparatur sipil negara (ASN) kategori pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun ini. Jumlah ini melampaui kuota minimal dua persen.

Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengusulkan formasi 202 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Bupati Hendy Siswanto memutasi 13 orang camat dan menempatkan delapan orang lurah baru di sejumlah wilayah, medio Agustus ini. Ini bagian dari penyegaran organisasi.

Kebutuhan pegawai di Kabupaten Jember, sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja, adalah 21 ribu orang. “Sedang yang ada baru 11.644. Jadi masih kurang 10 ribu sekian di semua OPD.”