Jombang (beritajatim.com) – Tidak mau ketinggalan dengan kampus lain, sivitas akademika Undar (Universitas Darul Ulum) Jombang juga menyoroti dinamika politik akhir-akhir ini. Yakni menjelang Pemilu 2024.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Rektor Undar Dr. H. Amir Maliki Abithokha di bawah balkon kampus setempat, Rabu (7/2/2024). Dia didampingi oleh jajaran rektorat, dosen, serta sejumlah mahasiswa.
Amir Maliki mengatakan bahwa bangsa beradab adalah bangsa yang senantiasa menjunjung tinggi etika dalam berbangsa dan bernegara, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh dasar Negara Indonesia yakni Pancasila.
Dia kemudian menyoroti berbagai fenomena menjelang Pemilu 2024 yang memperlihatkan banyaknya peristiwa dan permasalahan yang melewati batas etika bernegara. Bahkan menunjukkan penurunan secara drastis terhadap komitmen penegakan hukum dan nilai-nilai keadilan.
“Pelanggaran etika bernegara dalam tahapan Pemilihan Umum 2024 khususnya dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menunjukkan betapa demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran dibandingkan dengan era-era sebelumnya,” ujarnya.
Amir menambahkan, Pemilu 2024 harusnya menjadi wajah demokrasi Indonesia di mata dunia internasional justru menunjukkan preseden buruk. “Sebagaimana terbukti dengan telah terjadinya pelanggaran etika yang dilakukan baik oleh Ketua Mahkamah Konstitusi maupun Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk memuluskan salah satu Pasangan Calon Presiden dan Calon wakil Presiden dalam kontestasi,” tegasnya.
Menurut Amir, Pemilu seharusnya menjadi sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin terbaik yang dapat mencapai cita-cita Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, bukan justru menjadi ajang politik yang mengindikasikan adanya pihak-pihak tertentu sedang membangun politik dinasti.
Oleh karena itu, sivitas akademika Undar mengajak semua pihak dalam penyelenggaraan pemilu 2024 memegang teguh nilai-nilai pondok pesantren, Thoriqoh, dan Perguruan Tinggi yang terbingkai dalam Trisula Darul Ulum. Khususnya nilai ketiga yakni jujur yang diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Kami juga meminta seluruh cabang kekuasaan negara baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, untuk senantiasa berpedoman pada TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan menjalankan nilai-nilai Pancasila,” ujarnya.
Menuntut KPU, Bawaslu, TNI, Polri, dan pemerintah beserta organnya dari pusat sampai daerah untuk memastikan berada dalam posisi netral dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan memberikan teladan terbaik kepada seluruh elemen masyarakat.
“Kami juga menuntut penghentian upaya politisasi kebijakan negara yang berpotensi merusak proses demokrasi dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu dalam pemilihan umum,” tegas pria kelahiran Jawa Tengah ini.
Rektor Undar ini juga mengajak sivitas akademika perguruan tinggi, khususnya Universitas Darul Ulum, terlibat bersama Rakyat untuk terus mengawal Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. [suf]
