Malang (beritajatim.com) –Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mendesak adanya Perjanjian Kerjasama (PKS) lintas daerah untuk mengakhiri polemik pengelolaan wisata air terjun Coban Sewu yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Langkah ini diambil guna menjamin standar keamanan dan kenyamanan wisatawan, mengingat destinasi yang dikenal sebagai Tumpak Sewu di sisi Lumajang ini telah menarik 24 ribu turis mancanegara sepanjang tahun 2025.
Desakan agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur hingga Kementerian Dalam Negeri turun tangan kian menguat seiring meningkatnya angka kunjungan internasional. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Malang, Firmando Hasiholan Matondang, menekankan bahwa tata kelola objek wisata berisiko tinggi ini harus segera disepakati secara administratif di level pemerintahan.
“Coban Sewu ini wisata andalan di Jatim ya, bukan saja wilayah Malang atau Lumajang. Artinya apa, tata kelola ini harus benar-benar memberikan keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan. Memang kalau dilihat dari sisi alamnya sangat beresiko tinggi, ini menjadi catatan kita bagaimana keamanan, kenyamanan dan kemudahan wisatawan harus terwujud. Nah hari inilah didiskusikan,” ujar Firmando, Kamis (5/2/2026).
Firmando menegaskan bahwa setelah rapat kerja gabungan di DPRD Kabupaten Malang, fokus utama beralih pada skala global pariwisata Indonesia, bukan lagi sekadar ego wilayah. Menurutnya, kepastian hukum melalui PKS sangat krusial agar konflik di tingkat bawah antara pengelola BUMDES Sidorenggo di Malang dan pihak Lumajang dapat segera tuntas.
“Ini menjadi konsen kita untuk segera, ada perjanjian kerjasama (PKS). Sehingga konflik di tingkat bawah, bisa diselesaikan di tataran pemerintahan,” tegas Firmando.
Berdasarkan data statistik pariwisata 2025, daya tarik Coban Sewu terbukti luar biasa bagi pasar global. Dari total 51 ribu wisatawan asing yang masuk ke Kabupaten Malang tahun lalu, hampir separuhnya—yakni 24 ribu orang—memilih mengunjungi air terjun yang terletak di Kecamatan Ampelgading ini.
Jumlah tersebut berkontribusi besar pada pencapaian total 5 juta lebih wisatawan di Kabupaten Malang pada periode yang sama. Meski tidak menyebutkan angka pasti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Firmando memastikan sumbangsih sektor pariwisata sangat signifikan bagi keuangan daerah, berbeda dengan Gunung Bromo yang tidak memberikan kontribusi PAD langsung ke Pemkab Malang.
“Sumbangsih kita ke PAD cukup tinggi, bisa dibayangkan 5 juta wisatawan di tahun 2025. Dan kalau itu nanti jalan nasional Gondanglegi-Bantur selesai, saya yakin di akhir tahun 2027 bisa mencapai 6 juta wisatawan tidaklah sulit,” jelasnya optimis.
Pemerintah Kabupaten Malang kini memprioritaskan kesiapan instansi terkait dalam menyambut lonjakan wisatawan di masa depan. Fokus utama tetap pada perbaikan infrastruktur dan penguatan regulasi pengelolaan agar destinasi kelas dunia ini tidak terus terhambat oleh masalah batas wilayah dan dualisme manajemen.
“Tentunya harus ada persiapan di masing-masing instansi pemerintah, bagaimana mewujudkan keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan,” tutup Firmando. (yog/ian)
