Bangkalan (beritajatim.com) – Sengketa lahan yang menimpa SDN Lerpak 02 di Kecamatan Geger belum menemukan tanda-tanda penyelesaian.
Kondisi ini membuat Kepala Sekolah Junaidi semakin kebingungan menghadapi pelaksanaan ujian yang tinggal menghitung hari. Pasalnya, sejak hampir satu bulan terakhir seluruh ruang kelas masih disegel oleh ahli waris pemilik lahan.
Akibat penyegelan tersebut, sebanyak 230 siswa terpaksa mengikuti proses belajar mengajar di teras rumah warga sekitar. Setiap hari tiga teras dijadikan ruang kelas darurat, dengan alas tikar dan bangku sederhana yang dirakit dari papan serta bambu.
Meski warga terus memberikan dukungan dan tidak keberatan rumahnya digunakan, Junaidi mengakui kondisi itu jauh dari layak untuk persiapan ujian.
“Kami benar-benar bingung. Ujian semakin dekat, tapi ruang kelas masih terkunci. Semua sekarang bergantung pada keputusan Pemkab Bangkalan,” ujarnya, Jumat (28/11/2025).
Untuk mengantisipasi kebutuhan ujian, pihak sekolah meminta izin kepada ahli waris untuk mengambil sebagian bangku dan kursi dari ruang kelas yang disegel.
Namun menurut Junaidi, langkah itu tidak cukup karena situasinya tetap darurat. Bersama warga, pihak sekolah juga membeli terpal untuk dipasang di teras rumah agar kegiatan belajar tidak terganggu saat hujan turun.
Sementara itu, upaya penyelesaian konflik sudah ditempuh melalui dua kali mediasi yang melibatkan sekolah, kecamatan, kepolisian, koramil, dan tokoh masyarakat.
Tetapi seluruh proses berakhir tanpa hasil. Junaidi bahkan sudah mencoba berbicara langsung dengan ahli waris, namun jawabannya tetap sama, bahwa persoalan kini berada di tangan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
Di sisi lain, kabar mengenai rencana pemerintah untuk meminjam gedung madrasah sebagai tempat belajar sementara juga belum membuahkan perkembangan.
“Sempat ada informasi mau pinjam gedung madrasah. Tapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya,” kata Junaidi.
Ketidakpastian yang terus berlarut ini membuat pihak sekolah semakin cemas terhadap keberlangsungan hak pendidikan para siswa.
“Kalau terus seperti ini, kasihan anak-anak. Kami mohon pemerintah mempercepat keputusan. Kami masih menunggu,” tutupnya.[sar/ted]
