Ponorogo (beritajatim.com) – Dinamika pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ponorogo mulai menghangat. Meski belum ada satu pun berkas yang masuk, sedikitnya tiga pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Ponorogo tercatat sudah menanyakan persyaratan seleksi terbuka tersebut.
Pelaksana harian Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ponorogo (BKPSDM), Suko Widodo, mengungkapkan bahwa komunikasi itu dilakukan baik secara langsung maupun melalui sambungan telepon. Namun hingga kini, belum ada pejabat yang resmi mendaftarkan diri.
“Sudah ada yang menanyakan persyaratan, baik saat bertemu langsung maupun lewat telepon. Tapi memang belum ada yang daftar,” kata Suko, Selasa (24/2/2026).
Menurutnya, fenomena pendaftaran di detik-detik akhir bukan hal baru dalam seleksi jabatan strategis. Dia meyakini para kandidat akan mengirimkan berkas sebelum batas akhir penutupan pada 27 Februari 2026. BKPSDM juga memastikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) telah menerima surat pemberitahuan terkait seleksi terbuka Sekda tersebut. Dengan begitu, tidak ada alasan bagi pejabat yang memenuhi syarat untuk mengaku tidak mengetahui pengumuman itu.
“Semua OPD sudah kami surati. Informasi juga bisa diakses secara terbuka. Jadi tidak ada alasan tidak tahu,” tegasnya.
Tak hanya dari internal Ponorogo, minat juga datang dari luar daerah. Sejumlah calon pendaftar dari luar kabupaten disebut telah memantau persyaratan secara daring. Kendati demikian, hingga saat ini belum ada satu pun lamaran dari luar daerah yang masuk ke panitia seleksi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur tersebut.
Berdasarkan data BKPSDM, setidaknya terdapat 9 pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Ponorogo yang memenuhi syarat dan kriteria dari panitia seleksi Pemprov Jawa Timur. Mereka antara lain Masun, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo; Henry Indrawardhana, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Joko Waskito, Sekretaris DPRD; serta Jamus Kunto Purnomo, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman.
Nama lain yang memenuhi syarat adalah Imam Basori dari Inspektorat; Agus Sugiarto, Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sekaligus Plh Sekda Ponorogo; Dewi Wuri Handayani, Asisten Administrasi Umum Setda; Bambang Suhendro, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda; serta Eko Edi Suprapto, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo.
Seleksi terbuka Sekda Ponorogo ini menjadi sorotan karena posisi tersebut merupakan jabatan tertinggi dalam struktur aparatur sipil negara di tingkat kabupaten. Sekda memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan seluruh perangkat daerah sekaligus menjadi motor penggerak birokrasi.
Tenggat waktu tanggal 27 Februari 2026 itu merupakan pendaftaran perpanjangan. Sebelumnya, panitia seleksi terbuka dari Pemprov Jatim sudah membukanya sejak tanggal 6-20 Februari 2026. Namun, hingga tenggat waktu tersebut, gagal terpenuhi kuota minimal pendaftar. (end/but)
