Madiun (beritajatim.com) – Pasca operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kota Madiun, suasana Polresta Madiun tampak dijaga ketat, Senin (19/1/2026).
Diduga sejumlah ajudan dan pihak terkait terlihat menjalani pemeriksaan di ruang gelar perkara Polresta Madiun.
Pantauan beritajatim.com di lokasi, beberapa orang yang diduga sebagai ajudan pejabat tampak memasuki ruang pemeriksaan dengan menutupi wajah menggunakan masker. Mereka enggan memberikan keterangan kepada awak media yang berjaga di sekitar area tersebut.
Tak hanya itu, sejumlah aparatur sipil negara (ASN) yang mengenakan pakaian dinas warna cokelat terlihat berusaha menghindari sorotan kamera.
Saat mengetahui kehadiran awak media, mereka langsung mempercepat langkah bahkan berlari kecil menuju ke dalam ruangan, diduga untuk menghindari peliputan.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak Polresta Madiun terkait identitas para pihak yang diperiksa di lokasi.
Sementara itu, KPK menyatakan proses penindakan dan pemeriksaan masih terus berlangsung guna mendalami dugaan korupsi yang berkaitan dengan fee proyek dan dana CSR di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
KPK memastikan akan menyampaikan informasi resmi terkait perkembangan kasus serta status hukum pihak-pihak yang diamankan setelah proses pemeriksaan awal rampung.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya kegiatan penindakan yang dilakukan secara tertutup di Madiun. Ia menyebut, dari belasan orang yang diamankan, sebagian langsung dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.
“Benar, hari ini Senin (19/1), tim sedang melakukan kegiatan penyelidikan tertutup dengan mengamankan sekitar 15 orang di wilayah Madiun, Jawa Timur,” ujar Budi Prasetyo saat dikonfirmasi beritajatim.com.
Dari jumlah tersebut, sembilan orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, termasuk Wali Kota Madiun, guna menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik.
Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Menurut informasi awal, operasi tangkap tangan ini diduga berkaitan dengan aliran fee proyek serta dana corporate social responsibility (CSR) yang berada di lingkup Pemerintah Kota Madiun. (ted)
