Malang (beritajatim.com) – Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi kawasan wisata dan properti di Kota Batu terus memicu kekhawatiran serius. Kondisi riil di lapangan ini memantik keprihatinan mendalam dari Dr. Mohammad Reza, S.T., MURP., dosen Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang.
Kepedulian tersebut dituangkan Reza ke dalam riset disertasinya. Lewat kajian mendalam itu pula, ia sukses menyabet gelar doktor sekaligus dinobatkan sebagai lulusan terbaik Program Pascasarjana Universitas Bosowa (Unibos) Makassar. Hebatnya, ia merengkuh IPK sempurna 4.00 hanya dalam waktu 2 tahun 7 bulan.
Reza mengungkapkan, masifnya laju pembangunan ekonomi yang tidak selaras dengan kelestarian alam di Kota Batu memicu konsekuensi logis berupa ancaman bencana hidrometeorologi.
”Ketika pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan tidak berjalan seimbang, konsekuensi besarnya adalah bencana. Dalam 10 tahun terakhir, Kota Batu menghadapi tantangan kebencanaan seperti longsor dan banjir yang menimbulkan kerugian material akibat perubahan tata guna lahan,” ujar Reza, Rabu (15/7/2026).
Alumnus PWK ITN Malang angkatan 2000 ini menegaskan, pemerintah daerah sudah saatnya mengambil langkah tegas. Ketegasan dalam memetakan zona non-pembangunan serta konsistensi menjaga tata guna lahan menjadi kunci utama yang tidak bisa ditawar lagi demi keselamatan ruang hidup masyarakat.
Dalam disertasinya yang bertajuk “Model Komodifikasi Lahan Pertanian di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur”, peraih beasiswa S2 University of South Australia ini membedah fenomena komodifikasi lahan. Proses peralihan fungsi ini terjadi secara instan lantaran tanah hanya diukur dari nilai ekonomis komersialnya saja.
Menggunakan analisis spasial mutakhir Cellular Automata–Artificial Neural Network (CA–ANN), Reza menemukan fakta empiris bahwa pertumbuhan area permukiman di Kota Batu kian mengkhawatirkan. Menurut pantauannya, perluasan beton tersebut kini mulai merangsek masuk ke zona-zona rawan bencana.
Kondisi tersebut kian pelik lantaran berimbas langsung pada tersingkirnya para petani lokal. Sektor perdagangan dan jasa yang mencaplok lahan pertanian di dataran bawah memaksa para petani bergeser ke area hulu.
”Akibat lahan pertanian bawah sudah habis berubah menjadi sektor perdagangan dan jasa, sebagian petani terpaksa merangsek ke kawasan atas yang berstatus hutan lindung untuk bertanam secara tumpang sari,” urai pakar tata kota ITN Malang tersebut.
Sayangnya, pola budi daya pertanian tumpang sari di area tebing curam itu justru menjadi bom waktu. Pola penataan yang kurang tepat ini meningkatkan kerentanan terjadinya tanah longsor hebat saat intensitas hujan tinggi.
Tak hanya problem ekologis, Reza memanfaatkan Social Network Analysis (SNA) untuk memetakan ketimpangan kuasa di lapangan. Dari instrumen itu, ia menemukan posisi tawar petani lokal berada di titik terlemah lantaran kepemilikan tanah mayoritas telah beralih ke tangan investor luar daerah.
Di sisi lain, birokrasi daerah juga menghadapi dilema karena dituntut menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan membuka lapangan kerja melalui sektor pariwisata. Benturan kepentingan inilah yang dinilai memerlukan kebijakan adaptif agar pertumbuhan ekonomi tak mengorbankan nasib petani.
Reza mengingatkan bahwa fenomena hilangnya lahan hijau di Kota Batu ini bertolak belakang dengan visi ketahanan pangan nasional yang digodok oleh pemerintah pusat.
”Pemerintah pusat saat ini sebenarnya sangat fokus pada ketahanan pangan dan swasembada berkelanjutan. Jika alih fungsi lahan seperti Batu ini tidak segera dihentikan, jangan kaget kalau ke depan ketergantungan pangan kita ke luar negeri akan semakin tinggi,” tuturnya memperingatkan.
Sebagai resolusi, Reza menawarkan formulasi melalui System Dynamics Modeling yang melahirkan tiga opsi skenario bagi pemangku kebijakan di Kota Batu. Ketiganya meliputi skenario optimis (fokus kelestarian lingkungan dan pembatasan ketat), moderat (pembangunan berimbang), dan pesimistis (eksploitasi ekonomi tanpa memedulikan risiko bencana).
Guna memproteksi sektor agraris di tengah gempuran wisata, ia merekomendasikan skema insentif riil untuk para petani yang bertahan. Bentuknya dapat berupa kelonggaran pajak, kepastian distribusi pupuk, pasokan bibit unggul, hingga intervensi teknologi pertanian modern gratis.
Di samping itu, skema pemanfaatan lahan tidur perkotaan melalui metode vertical farming (pertanian vertikal) serta optimalisasi lahan kritis non-lindung lewat kemitraan bersama Perhutani dinilai bisa menjadi alternatif konkret.
Reza berharap temuan ilmiah berbasis data digital ini dapat menjadi kompas objektif bagi jajaran kepala daerah di Malang Raya agar lebih rigid dan hati-hati dalam merumuskan tata ruang wilayah ke depan. Ia pun memberikan suntikan motivasi bagi para akademisi yang tengah menempuh studi lanjut.
“Bagi rekan-rekan dosen dan mahasiswa yang sedang berjuang menyelesaikan studi lanjut, tetaplah konsisten, jeli melihat akar masalah di lapangan, dan mengawinkan metodologi riset secara valid agar mampu melahirkan solusi nyata bagi masyarakat,” pungkas doktor baru ITN Malang tersebut. (dan/but)
