Trenggalek (beritajatim.com)– Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono menerima banyak aduan warga terkait penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan saat reses di Trenggalek. Keluhan itu muncul setelah kebijakan penonaktifan sekitar 13 juta peserta secara nasional berdampak ke kabupaten dan kota.
“Di Ponorogo dan beberapa daerah lain, masyarakat banyak yang menyampaikan soal penonaktifan BPJS. Jumlahnya belasan sampai puluhan ribu per kabupaten,” ujar Deni usai reses di Trenggalek, Jumat (13/2/2026).
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim ini menyebut persoalan tersebut perlu segera dicarikan solusi agar akses layanan kesehatan tidak terhambat. Menurut dia, jaminan kesehatan adalah kebutuhan dasar yang tidak boleh terputus hanya karena persoalan administrasi atau sinkronisasi data.
“Kami mengambil data dari bawah, dari laporan warga langsung saat reses. Ini persoalan riil yang harus dijawab dengan kebijakan yang konkret,” katanya.
Deni juga memaparkan skenario agar kepesertaan BPJS di luar pekerja formal, PNS, TNI, dan Polri bisa dibiayai negara sepenuhnya. Dengan hitungan kasar, dia menilai skema itu masih memungkinkan secara fiskal.
“Kalau dihitung dari total penduduk sekitar 280 juta, dikurangi pekerja formal, PNS, dan pensiunan, kebutuhannya sekitar Rp108 triliun per tahun. Secara kemampuan fiskal, menurut saya negara mampu,” ucapnya.
Dia menambahkan, capaian Universal Health Coverage (UHC) di beberapa daerah Jawa Timur menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin kesehatan warganya. Beberapa daerah yang telah mencapai UHC antara lain Kabupaten Ngawi, Kabupaten Kediri, Kota Surabaya, Kabupaten Sumenep, dan Bangkalan.
“Kalau daerah bisa mencapai UHC, maka di tingkat nasional juga harus ada keputusan politik yang jelas agar kepesertaan aktif bisa 100 persen,” katanya.
Deni menilai yang dibutuhkan saat ini adalah kemauan politik untuk memastikan seluruh warga negara terlindungi. Dia mengibaratkan langkah tersebut seperti keputusan besar pemerintah dalam menjalankan program prioritas nasional lainnya.
“Kalau ada political will, jaminan kesehatan 100 persen untuk seluruh warga negara bukan hal yang mustahil,” pungkasnya. [asg/but]
