Kediri (beritajatim.com) – Ratusan warga dari Desa Sugihwaras, Sempu, dan Ngancar, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, menggelar aksi protes di kantor kecamatan. Mereka menyuarakan penolakan terhadap aktivitas tambang pasir di perbatasan Desa Sempu dan Sugihwaras, tepatnya di aliran lahar sungai Petung Kobong.
Menurut warga, keberadaan tambang yang mulai beroperasi sejak 24 Agustus lalu tidak membawa manfaat, justru merugikan masyarakat sekitar. Salah satu warga Desa Sempu, Ahmad Hadi Rosid, menyatakan bahwa izin yang dikeluarkan oleh PSDM Pemprov Jawa Timur dianggap tidak transparan.
“Saya juga menyaksikan keluarnya izin dari PSDM Pemprov Jawa Timur yang sudah beredar itu sama sekali tidak melibatkan masyarakat nah artinya ini apa yang terjadi padahal keluar izin itu harusnya kan melalui beberapa kajian melalui beberapa penelitian termasuk pelibatan masyarakat,” ujar Rosid, pada Rabu (27/8/2025).
Ia menambahkan, sejak tambang beroperasi debit mata air di Desa Sugihwaras semakin menyusut, sehingga berdampak pada Desa Sempu dan Desa Ngancar yang bergantung pada sumber air tersebut. Selain itu, aktivitas tambang juga dikhawatirkan merusak lahan pertanian dan mengganggu warga yang mencari pakan ternak.
“Nah kalau itu, wilayah itu nanti ditambang akan jadi rusak, banyak pohon-pohon yang tumbang, banyak tanaman yang harus rusak terus akan mempengaruhi debit mata air yang sampai hari ini masih belum selesai penambangan itu,” imbuhnya.
Rosid berharap agar pemerintah segera menghentikan tambang pasir tersebut sebelum menimbulkan kerusakan lebih parah.
“Kami sangat berharap bahwa tolong jeritan kami masyarakat itu kita menolak kebenaran tambang itu karena tidak ada manfaat positif sama sekali manfaat positif sama sekali bagi masyarakat di sekitaran lokasi tambang itu sama,” tegasnya.
Menanggapi hal ini, Plt Camat Ngancar, Moh Muthoin, menuturkan bahwa pihaknya tidak mengetahui proses izin tambang yang beredar.
“Kalau yang jelas saya pribadi tidak pernah menandatangani masalah perizinan di tambang tersebut,” ungkapnya.
Muthoin menegaskan muspika telah siap mengambil langkah agar situasi tidak semakin memanas.
“Kalau kami ya secara tegas tadi kan muspika sudah siap bawa, risikonya setiap kami menanggung berarti kan harus sama diselesaikan. Kalau menutup sementara, ya kita tutup sementara,” tandasnya. [nm/ian]
