Iklan Banner Sukun
Ragam

Pemerintah Arab Saudi Berlakukan Kebijakan Baru Umrah, Begini Langkah Mitigasi Kemenag

Ilustrasi Umrah. (Sumber : freepik)

Surabaya (beritajatim.com) – Direktur Umrah dan Haji Khusus (UHK) Nur Arifin mengungkapkan bahwa Pemerintah Arab Saudi memberlakukan sejumlah kebijakan baru dalam penyelenggaran umrah 1444 H.

Kebijakan itu merupakan bagian dari tahapan implementasi visi Saudi 2030. Salah satu kebijakannya adalah tidak ada batasan kuota umrah.

Selain itu, berumrah juga tidak harus menggunakan visa umrah. Artinya, umrah bisa dilakukan dengan jenis visa lainnya.


Proses permohonan visa juga tidak harus melalui provider di Indonesia. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) bisa langsung berhubungan dengan provider Saudi.

“Kebijakan Saudi dalam pemyelenggaraan umrah juga mengarah pada skema bussiness to customer atau B to C,” ujar Arifin dalam keterangan tertulis yang dikutip dari laman Kemenag, Selasa (20/9/2022).

Menurut Arifin, kebijakan ini perlu direspon dan dimitigasi jika berpotensi memunculkan persoalan dalam penyelenggaraan umrah di Indonesia.

Pasalnya, ada sejumlah persoalan dalam negeri yang perlu dibahas. Misalnya, masalah vaksin meningitis yang sempat muncul di Surabaya dan mahalnya harga tiket.

Untuk lebih lengkapnya, berikut Mitigasi risiko permasalahan Umrah 1444 H berdasarkan hasil diskusi FGD Kemenag dengan Asosiasi PPIU:

  1. Penyelenggaraan ibadah umrah harus sesuai dengan regulasi pada UU Nomor 8 Tahun 2019 dan UU Nomor 11 Tahun 2020, bahwa Perjalanan Ibadah Umrah wajib melalui PPIU. Hal tersebut sebagai bahan penguatan diplomasi penyelenggaraan ibadah umrah dengan pihak Pemerintah Kerajaan Arab Saudi;
  2. Ketentuan tentang penyelenggaraan ibadah umrah wajib dilakukan oleh PPIU, perlu disosialisasikan secara intensif dan masif oleh pemerintah bersama PPIU;
  3. Terkait dengan keterbatasan ketersediaan vaksin, Kemenkes RI memberikan respon sebagai berikut:
    a. Merealokasi ketersediaan vaksin meningitis saat ini dengan mendistribusikan vaksin sesuai dengan sebaran jemaah umrah pada masing-masing provinsi;
    b. Melakukan percepatan penyediaan vaksin meningitis sebanyak 220 ribu vaksin yang rencananya akan tersedia pada Oktober 2022;
    c. Bekerjasama dengan produsen untuk memproduksi secara mandiri vaksin meningitis di dalam negeri;
    d. Berkoordinasi dengan ITAGI (Komite Penasihat Ahli Imunisasi Indonesia) terkait dengan rekomendasi dan kajian terkini tentang vaksinasi, antara lain mengusulkan memperpanjang waktu masa lindung vaksin dari 2 tahun menjadi 3 – 5 tahun (sesuai merk vaksin).
  4. Perlu dibuatkan regulasi (SOP) pemberangkatan jemaah umrah 1444H yang dengan melibatkan seluruh stakeholder umrah;
  5. Perlu kesepakatan antara maskapai dengan PPIU untuk mengatur komponen penerbangan umrah dengan melibatkan pihak Komite Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), serta Lembaga Perlindungan Konsumen Penerbangan dan Pariwisata.

(nap)


Apa Reaksi Anda?

Komentar