Surabaya (beritajatim.com) – Real Estate Indonesia (REI) Jawa Timur menyambut baik program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang diluncurkan oleh pemerintah pusat. Program ini dinilai memiliki potensi multiplier effect yang luar biasa dalam mendongkrak perekonomian daerah jika penyaluran dananya dapat terkucur masif hingga akhir tahun 2025.
Ketua DPD REI Jatim, Mochamad Ilyas, mengatakan antusiasme pengembang sangat tinggi. Sudah tercatat lebih dari 170 pengembang anggota REI Jatim yang berminat mengambil program KUR Perumahan.
“Estimasi kebutuhan sekitar 857 miliar rupiah. Artinya, kalau dana ini bisa terkucur sampai akhir tahun ini, multiplier effect-nya juga luar biasa. Proyek akan bergerak, penyerapan tenaga kerja, industri-industri yang terkait dengan sektor properti juga akan bergerak,” ujar Ilyas di sela-sela Sosialisasi KUR Perumahan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), di Gedung REI Jatim, Rabu (15/10/2025).
Ilyas mengakui bahwa selama ini pengusaha properti cukup kesulitan mendapatkan modal bank di tengah kondisi perekonomian yang lesu. Bank cenderung berhati-hati dalam mengucurkan kredit, terutama karena naiknya Non-Performing Loan (NPL).
“Kondisi perekonomian yang serba tidak menentu seperti ini, NPL pasti naik. Karena NPL naik, tingkat kehati-hatian bank dalam mengucurkan KUR ini juga semakin selektif. Kita harapkan dengan KUR ini prosesnya, persyaratannya tidak seribet proses seperti di bank pada umumnya,” tegas Ilyas.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa program KUR Perumahan ini merupakan yang pertama dalam sejarah, dengan total plafon Rp 130 triliun. Program ini ditujukan untuk sektor suplai, meliputi kontraktor, developer, dan toko bangunan yang masuk kategori UMKM. Mereka hanya akan dikenakan bunga 5 persen dari pinjaman kredit, yang merupakan subsidi dari bunga pinjaman normal.
Maruarar menekankan bahwa program ini adalah upaya nyata untuk menggerakkan ekosistem perumahan.
“Satu rumah subsidi saja, kerja lima orang. Kuota tahun ini 350.000, terbesar sepanjang sejarah. 350.000 kali 5, satu juta enam ratus lima puluh ribu orang yang bekerja,” jelas Maruarar.
Namun, Menteri PKP menyoroti hambatan di sisi permintaan. Ia tak menampik bahwa banyak masyarakat berhak yang tidak bisa mengajukan kredit rumah karena adanya catatan di Slik OJK, salah satunya akibat terlilit pinjaman online (Pinjol).
“Banyak yang tidak bisa mengajukan kredit karena ada pinjol tadi, ditolak oleh Slik OJK. Makanya saya minta Menteri Keuangan, tolong dihapuslah, kalau boleh, untuk nilai tertentu. Supaya rakyat bisa dapat rumah,” keluh Maruarar.
Maruarar menggarisbawahi komitmen Presiden Prabowo Subianto yang sangat pro rakyat, termasuk dengan program seperti KUR Perumahan bersubsidi dan kebijakan bebas Biaya Pengurusan Izin (BPI) dan Biaya Perolehan Hak (BPH) untuk rumah subsidi. Maruarar juga menjadwalkan kunjungan ke Malang dan berharap Menteri Keuangan dapat datang ke Surabaya minggu depan untuk mengawal KUR Perumahan ini.[rea]
