Politik Pemerintahan

Tim Sukses Salam-Ifan Kritik Kinerja Pansus Pilkada, KPU, dan Bawaslu

Jember (beritajatim.com) – Kinerja Panitia Khusus Pemilihan Kepala Daerah DPRD Jember, Komisi Pemilihan Umum Jember, dan Badan Pengawas Pemilu Jember, Jawa Timur, dikritik keras oleh tim pemenangan pasangan calon Abdus Salam dan Ifan Ariadna, dalam rapat ┬ádi gedung parlemen, Kamis (22/10/2020) siang. Rapat membahas sejumlah persoalan selama masa kampanye sejak 26 September lalu.

Dipimpin Wakil Ketua Pansus Tabroni, rapat dihadiri empat komisioner Komisi Pemilihan Umum Jember, Ketua Badan Pengawas Pemilu Jember Thobrony Pusaka, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Jember Suprapto, perwakilan kepolisian, dan perwakilan TNI.

Tim pemenangan pasangan Hendy Siswanto – Firjaun Barlaman dan tim pemenangan pasangan Abdus Salam – Ifan Ariadna hadir. Hanya tim kampanye kandidat pasangan calon bupati petahana Faida dan calon wakil bupati Dwi Arya Nugraha Oktavianto yang absen.

Ayub Junaidi, perwakilan dari tim pemenangan Salam-Ifan, mengatakan, pihaknya ingin diundang Pansus Pilkada sebulan lalu. “Kami merindukan undangan itu agar pelaksanaan pilkada yang jadi pesta rakyat Jember pada situasi pandemi seperti ini bisa berhasil,” katanya.

Menurut Ayub, eksistensi Pansus Pilkada DPRD Jember antara ada dan tiada. “Apakah karena anggarannya tidak ada atau bagaimana. Kayaknya semangatnya kurang. Padahal kewenangan pansus sangat besar dalam mengawal dan memastikan kesuksesan pesta demokrasi di Kabupaten Jember yang memakan anggaran dari rakyat yang harus dipertanggungjawabkan,” katanya.

Ayub juga mengkritik kinerja penyelenggaraan pemilu dan menilainya tidak profesional dibandingkan penyelenggaraan sejumlah pilkada sebelumnya. “Pasangan calon (paslon) sangat dirugikan. Satu contoh: APK (Alat Peraga Kampanye) yang menjadi hak paslon baru diperoleh empat hari lalu,” katanya. Padahal, kampanye sudah dilaksanakan sejak 26 September 2020.

“Seingat saya pada pilkada 2015, APK disediakan dan dipasang KPU. Kenapa hari ini diberikan kepada paslon untuk memasang? Ini jadi tugas baru paslon. Toh calonnya hanya tiga pasang. Tinggal pasang saja, titiknya mana, KPU pasang. Anggaran besar, kenapa tidak dipakai? Ini menunjukkan ketidakprofesionalan KPU,” kata Ayub.

“Baru kali ini saya melihat KPU carut-marut. Paslon dirugikan. Begitu penetapan, Bawaslu sok-sokan, semua APK dibersihkan. Cuma yang dibersihkan kadang pilih-pilih. Bawaslu sukses mengurusi pilkada kalau menegakkan keadilan dan hukum. Kalau hanya sebatas membersihkan, tidak usah bangga. Tugas Bawaslu adalah bagaimana bekerja sesuai koridor hukum,” kata Ayub.

Ayub mempertanyakan tindakan Bawaslu terhadap pelanggaran netralitas aparatur sipil negara. “Kemarin di media massa ada petugas satuan tugas bagi-bagi bantuan sosial pakai masker paslon. Itu kalau Bawaslu tegas, pasti (paslon) didiskualifikasi,” katanya.

Ayub meminta pelaksana pemilu betul-betul adil. “Jangan sampai ikut-ikut mendukung calon,” katanya. Ada beberapa hal yang jadi kunci sukses pilkada, yakni keadilan penyelenggara dan partisipasi pemilih.

Tabroni mengatakan, rapat kali ini untuk menegaskan bahwa pilkada harus mengikuti protokol kesehatan sesuai instruksi presiden. Selain itu rapat juga membahas sejumlah laporan pelanggaran yang terjadi selama masa kampanye, baik terhadap protokol kesehatan dan peraturan KPU.

Andi Wasis, komisioner KPU Jember yang menangani kampanye mengatakan, pemasangan dan pencopotan APK memang menjadi tanggung jawab tim paslon sesuai peraturan KPU. “Kami menjalankan aturan yang ada,” katanya.

Soal keterlambatan APK, Wasis mengatakan, proses lelang menggunakan sistem lelang konsolidasi dan prosesnya di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Jawa Timur. “Pelaksanaan pekerjaan selama 10 hari. Baru mulai 25 September untuk pembukaan dokumentasi penawaran. Tanggal 30 September penetapan pemenang. Tanggal 1 Oktober masa sanggah. Tanggal 8 Oktober penandatanganan kontrak,” katanya. [wir/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar