Politik Pemerintahan

Berita Acara Rapat dengan Pemprov Jatim

Pemkab Jember Tak Siap Bahas Perda APBD

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi (kiri) dan Ketua TAPD Jember Mirfano

Jember (beritajatim.com) – Tim khusus yang dikirimi Gubernur Khofifah Indar Parawansa ke Kabupaten Jember, Jawa Timur, akhirnya merampungkan tugasnya, Kamis (25/6/2020). Rapat bersama Badan Anggaran DPRD Jember dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Jember, di kantor Badan Koordinator Wilayah V Jember, ini sedianya membahas anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang sempat buntu.

Ada tiga poin berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Jember Mirfano, Inspektur Provinsi Jawa Timur Helmy Perdana Putera, dan Kepala Bakorwil V Tjahjo Widodo.

1. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember siap untuk membahas Perda tentang APBD 2020 Kabupaten Jember, dalam waktu tidak terlalu lama jika permasalahan KSOTK (Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja) serta pengembalian pejabat yang dilakukan mutasi sudah selesai, sesuai dengan rekomendasi Mendagri berdasarkan data, fakta, dan norma yang valid menurut hasil verifikasi Tim Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

2. DPRD Kabupaten Jember dikembalikan fungsi-fungsinya secara optimal sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jember tidak siap membahas langkah-langkah penyusunan Perda tentang APBD Kabupaten Jember karena belum mendapat persetujuan dari Bupati Jember sampai dengan rapat ditutup pada pukul 13.21 WIB.

Dengan buntunya pertemuan ini, Helmy mengatakan, sudah tak ada pertemuan lagi. “Nanti kami tinggal melaporkan ke Mendagri, sanksi yang jalan,” katanya. Rencananya, Mendagri Tito Karnavian akan datang ke Surabaya dan bertemu Gubernur Khofifah besok.

Sanksi kepada siapa? “Bupati yang jelas. Karena selama ini ternyata kesimpulannya yang menghambat (adalah bupati),” katanya.

Mendagri dan gubernur menanti hasil kerja tim yang dikirim ke Jember untuk menuntaskan persoalan aturan birokrasi dan pembahasan perda APBD. “Kalau sudah begini, Mendagri tidak usah turun. Tinggal memakai laporan saya untuk dasar langkah selanjutnya,” kata Helmy.

Sekretaris Daerah Mirfano menolak berkomentar usai pertemuan. Bupati Faida juga belum berhasil dimintai konfirmasi. “Ibu masih ada acara,” kata pria bernama Husen yang mengaku sebagai ajudan, saat dihubungi via ponsel. [wir/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar