Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Hearing Rekrutmen PPPK, Ketua Komisi D Sebut Lamongan Tidak Baik-baik Saja

Saat berlangsungnya hearing terkait rekrutmen PPPK 2021, di Gedung DPRD Lamongan, Kamis (14/10/2021).

Lamongan (beritajatim.com) – Ratusan guru yang tergabung dalam Forum Honorer Sekolah Non Kategori (FHSNK) Lamongan mendatangi gedung DPRD kabupaten setempat, Kamis (14/10/2021).

Diketahui, kedatangan mereka bermaksud melakukan hearing dan mengajukan sejumlah tuntutan serta keluhan yang kemudian disampaikan ke Panselnas PPPK 2021 melalui surat resmi.

Adapun tuntutan mereka di antaranya, pelolosan seleksi bagi guru yang lama mengabdi, meminta afirmasi tambahan formasi sesuai masa kerja, prioritas rekrutmen untuk honorer sekolah negeri, kenaikan insentif per bulan sesuai masa kerja, penghentian masuknya honorer baru, dan sebagainya.

Selain itu, mereka juga menyampaikan beberapa keluhan dan menyoal pola pendidikan yang terjadi di Kabupaten Lamongan seperti minimnya formasi, manipulasi data pengabdian oleh kepala sekolah, guru PNS yang masih menerima insentif, dan lain-lain.

Oleh karena itu, Ketua Komisi D DPRD Lamongan, Abdul Shomad memberikan tanggapannya terkait kondisi dan aduan mengenai nasib yang dialami oleh para guru Lamongan tersebut. Bahkan, Shomad sempat mengatakan, jika Lamongan sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja.

“Dari informasi saat hearing, ada SD yang kepala sekolahnya saja yang ASN, sedangkan guru yang lainnya belum ASN maupun PPPK, sehingga kondisi di lapangan terkait sarana prasana dan proses kegiatan belajar mengajar belum sempurna. Makanya saya sebut Lamongan sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja,” ujar Shomad usai memimpin hearing.

Terkait dengan kuota formasi rekrutmen PPPK 2021 dari Lamongan, menurut Shomad, Dinas Pendidikan dan BKD Lamongan dimohon untuk segera melakukan kiat-kiat khusus dan mengkomunikasikannya dengan kementerian terkait agar kuota formasi tersebut tidak minim dan sesuai yang dibutuhkan.

“Di Lamongan formasinya minim, sedangkan di kabupaten tetangga formasi ada yang 1000 lebih untuk rekrutmennya. Di sini (Lamongan) hanya 500, ini kan jomplang. Mungkin nantinya ada kiat-kiat khusus yang dilakukan kawan-kawan dari Dinas Pendidikan dan Dinas BKD agar dikomunikasikan dengan kementerian, sehingga kuotanya sedikit imbang dengan tetangga sebelah,” tukasnya.

Lalu, soal keluhan insentif yang diajukan oleh FHSNK, Shomad menyampaikan, hal itu nantinya perlu dihitung lebih cermat, karena sangat berkaitan dengan kesejahteraan guru. Kalau memang ada kenaikan insentif melalui BPJS kesehatan atau ketenagakerjaan, lanjut Shomad, hendaknya agar segera dilakukan, sehingga tidak terkesan janji saja.

“Harapan kita, memang sesuai yang disampaikan oleh ketua FHSNK tadi, ada kriteria sesuai masa pengabdiannya, untuk guru yang menngabdi 1 sampai 5 tahun dapat Rp 200 ribu, lalu 5 sampai 10 sekian ratus, dan seterusnya. Sehingga menjadi acuan kita, asas kepantasan, antara yang sudah lama mengabdi dan yang baru masuk,” tuturnya.

FHSNK Lamongan saat mendatangi gedung DPRD Lamongan untuk hearing dan menyampaikan tuntutannya

Lebih lanjut, saat dikonfirmasi mengenai dugaan adanya oknum kepala sekolah yang sengaja memanipulasi data pengabdian guru seperti yang diadukan oleh FHSNK, Shomad menegaskan, pihaknya telah mewanti-wanti kepada Dinas Pendidikan untuk mengunci database yang ada. Sehingga tidak terjadi data kecurangan yang sengaja digunakan untuk pelolosan tes PPPK.

“Database ini harus kita kunci agar tidak beranak pinak, kalau data kemarin taruhlah 2000, sekarang 3100, berarti ini kan ada data baru yang terus masuk. Kalau ini kita biarkan terus kan enggak selesai-selesai. Berarti sama saja, enggak ada perkembangan sama sekali. Malah nambah terus. Kan aneh,” tandasnya.

Selanjutnya, dengan hadirnya kepala Dinas yang baru ini, Shomad menaruh harapan besar kepada Dinas Pendidikan Lamongan agar bisa melakukan yang terbaik dan menjembatani aspirasi dari para guru di Lamongan.

“Kami sampaikan harapan kami, database kita kunci, sehingga punya skema, jangka sekian tahun bisa kita selesaikan. Lalu juga mohon dijembatani kawan-kawan tenaga pendidik yang belum punya NUPTK. Karena rata-rata hanya masuk di Dapodik, belum punya NUPTK, padahal itu pintu masuk bagi kawan-kawan guru untuk mendapatkan sertifikasi atau inpassing,” harapnya. [riq/suf]


Apa Reaksi Anda?

Komentar