Politik Pemerintahan

Calon Petahana Bisa Didiskualifikasi Jika Lakukan Ini pada Masa Tenang

Ketua Bawaslu Jember Thobrony Pusaka saat rapat di DPRD Jember

Jember (beritajatim.com) – Calon bupati petahana di kabupaten Jember, Jawa Timur, dikhawatirkan melakukan kampanye terselubung saat kembali menjabat setelah cuti kampanye berakhir, Desember mendatang. Namun Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyatakan, calon bupati petahana didiskualifikasi jika melakukannya.

Kekhawatiran ini diungkapkan Tri Sandi Apriana, anggota Panitia Khusus Pemilihan Kepala Daerah DPRD Jember, saat rapat dengar pendapat dengan sejumlah pemangku kepentingan, di gedung parlemen, Kamis (22/10/2020).

“Pada masa tenang nanti Bupati Faida kembali menjabat dan aktif. Ketika aktif, semua hal bisa dilakukan seperti pembagian Rastrada (Beras Sejahtera Daerah), pembagian kartu tani, pembagian apapun yang notabene adalah bantuan terhadap warga Jember,” kata Sandi.

Sandi memahami bahwa pemberian bantuan adalah tugas bupati. “Tapi harus diingat bahwa pada masa tenang tersebut, beliau juga masih sebagai pasangan calon. Jadi ketika mengadakan seperti itu bagaimana? Apakah aturan-aturan sebagai paslon hilang? Saya ingin langkah konkret KPU dan Bawaslu,” katanya.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum Jember Andi Wasis mengatakan, sesuai Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 64, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota dilarang menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya. “Kemudian menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon lain di wilayah kewenangannya,” katanya.

Menurut Wasis, setelah masa kampanye berakhir dan masuk hari tenang, tidak diatur secara jelas. Ia menyerahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Jember untuk menyikapinya.

Ketua Bawaslu Jember Thobrony Pusaka mengatakan, hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 Ayat 3. “Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota dilarang menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun daerah lain, dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penatapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih,” katanya.

“Berarti sudah jelas, sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih, tidak diperbolehkan menggunakan kewenangan program,” kata Thobrony.

Bagaimana jika dilanggar? “Seperti di Okan Hilir. Di Okan Hilir pasal sangkaannya adalah pasal 71 ayat 3. Artinya bisa didiskualifikasi,” kaya Thobrony. [wir/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar