Politik Pemerintahan

Aksi Ngontel Tolak Tambang Diterima di Pesantren Ashri Jember

Jember (beritajatim.com) – Aksi kayuh sepeda menolak tambang emas telah sampai di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu (15/2/2020) malam.

Mereka bertolak dari Banyuwangi kemarin pagi menuju Surabaya untuk menuntut Gubernur mencabut izin usaha pertambangan emas PT Bumi Suksesindo (PT. BSI) dan PT Damai Suksesindo (PT. DSI) di Banyuwangi.

Dua perusahaan itu adalah anak perusahaan PT Merdeka Copper Gold Tbk yang menambang emas di Tumpang Pitu, Banyuwangi, sejak 2012. Aksi kayuh sepeda ini diikuti 70 orang, terdiri atas warga Desa Sumberagung, mahasiswa, dan khalayak umum. Sebagian warga ada yang membawa serta anak mereka.

Mereka disambut KH Syaiful Rijal, pengasuh Pondok Pesantren As-Shiddiqi Putri (Ashri) di kawasan Talangsari, Jember. “Saya memfasilitasi mereka transit di sini sebagai bentuk solidaritas saya sebagai sesama rakyat. Mereka butuh tempat istirahat. Asal tidak anarkis, saya izinkan,” kata Gus Syaif, panggilan akrab Syaiful Rijal.

Rombongan bersepeda ini dilepas dari halaman pondok, Minggu (16/2/2020) pagi. Gus Syaif berpesan agar mereka selalu membaca salawat. “Salawat itu elastis, bisa menyemangati, bisa juga mendinginkan,” katanya.

“PT BSI dan PT DSI telah melahap tanah dan sawah yang jadi ruang hidup masyarakat Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran. Kami meminta gubernur untuk mencabut surat izin itu, karena ini ruang hidup kami,” kata Usman A. Halimy, juru bicara aksi solidaritas tolak tambang.

Warga menilai tambang meresahkan, karena memicu banjir dan krisis sosial. “Antar keluarga, antar saudara, antara tetangga sudah tidak akur lagi. Apalagi ini akan diperluas di wilayah yang dekat dengan pemukiman warga dan jadi obyek vital warga, karena jadi cadangan air untuk konsumsi dan kebutuhan sehari-hari. Wilayah itu adalah wilayah Gunung Salakan. Itu proyek kedua dari empat gunung yang akan dieksploitasi,” kata Usman.

“Luasan konsensinya 4.900 hektare. Tapi untuk izin yang sekarang akan ditambang di Gunung Timpang Pitu sekitar 900 hektare. Sementara untuk Gunung Salakan masih belum keluar izinnya, masih penelitian. Mumpung masih penelitian, kami menolak, karena dari Gunung Tumpang Pitu kami mendapatkan contoh krisis sosial ekologi,” kata Usman A. Halimy. [wir/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar