Pasuruan (beritajatim.com) – Langkah diplomasi tingkat tinggi diambil oleh jajaran pimpinan daerah demi memperjuangkan ruang hidup masyarakat yang terjebak dalam pusaran konflik pertanahan menahun. Rombongan utusan dari belasan desa di pesisir utara kini diboyong langsung ke ibu kota untuk menyuarakan aspirasi mereka di hadapan para pembuat kebijakan nasional.
Kehadiran jajaran eksekutif dan legislatif daerah ini menjadi kekuatan baru bagi warga dalam menuntut keadilan atas hak kepemilikan tanah yang mereka tempati. Penyerahan berkas dan bukti historis akan menjadi senjata utama dalam forum dialog formal yang difasilitasi oleh lembaga legislatif pusat tersebut.
“Keberadaan langsung perwakilan masyarakat di forum resmi DPR RI menjadi momentum penting agar seluruh pihak dapat mendengar secara utuh sejarah, fakta, dan harapan masyarakat,” ujar Samsul Hidayat.
Samsul menegaskan bahwa fasilitasi keberangkatan ini merupakan bukti nyata bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam dan memilih berdiri bersama masyarakat melalui jalur hukum yang bermartabat.
Sebelum menembus ruang sidang di Senayan, jajaran pengambil kebijakan di daerah rupanya telah melakukan serangkaian manuver politik ke berbagai lini strategis. Koordinasi intensif sempat dilakukan bersama jajaran kementerian terkait agar sengketa agraria berskala besar ini mendapat porsi perhatian khusus dari pemerintah pusat.
Pendekatan kemanusiaan dan sosiologis menjadi poin utama yang terus ditekankan oleh perwakilan daerah dalam setiap sesi lobi politik. Mereka berharap tim mediator pusat tidak hanya terpaku pada ego sektoral maupun dokumen formal semata dalam memutus perkara krusial ini.
“Perjuangan ini bukan sekadar menyelesaikan sengketa tanah, tetapi memastikan hadirnya keadilan, kepastian hukum, dan ketenangan bagi masyarakat,” tambah Samsul.
Melalui rapat dengar pendapat ini, diharapkan muncul sebuah rekomendasi yang dapat memberikan kepastian hidup bagi generasi masa depan di wilayah konflik.
Kondisi psikologis warga di area sengketa dilaporkan sempat mengalami pasang surut akibat ketidakpastian status hukum tanah yang mereka kelola untuk bertani dan bermukim. Dukungan penuh dari pemerintah kabupaten diharapkan dapat meredam potensi gesekan fisik di lapangan selama proses musyawarah tingkat nasional berlangsung.
Rekomendasi pemetaan ulang wilayah kerja militer dan permukiman warga kini menjadi opsi solusi yang paling rasional untuk ditawarkan di meja perundingan. Kedisiplinan semua pihak dalam menjaga kondusivitas wilayah menjadi kunci utama agar butir-butir kesepakatan damai dapat segera tercapai. (ada/kun)
