Iklan Banner Sukun
Peristiwa

Pernikahan Dini Meningkat, DPRD Ponorogo: Ini PR Bersama

Ketua DPRD Ponorogo Sunarto. (Foto/Endra Dwiono)

Ponorogo (beritajatim.com) – Tingginya angka pernikahan dini di Ponorogo, menjadi keprihatinan para wakil rakyat. Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto menyebut untuk menekan angka pernikahan dini ini, merupakan tanggungjawab bersama. Tidak boleh dilepaskan atau dibebankan tanggungjawabnya ke pihak tertentu.

“Ini keprihatinan bersama, tidak bisa dianggap sebagai tanggungjawab pihak tertentu. Untuk menekan angka pernikahan dini ya tanggungjawab jawab bersama,” kata Sunarto, Rabu (12/1/2022).

Legislator dari Partai Nasdem itu mengungkapkan bahwa teman-teman di dewan sebenarnya tidak tinggal diam atas fenomena pernikahan dini ini. Pihaknya bahkan pernah mengajukan rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif tentang pencegahan pernikahan dini. Namun, raperda itu ditolak oleh biro hukum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim). Tentu petugas di biro hukum pemprov Jatim ini punya argumen, kenapa raperda itu akhirnya ditolak.

“Waktu dapat kabar ditolak itu ya kecewa, tapi kita juga taat dan patuh pada regulasi. Kata bagian hukum, penolakannya karena bertentangan dengan peraturan lain. Ya harus kita hormati itu,” ungkap Sunarto.

Karena raperda pencegahan pernikahan dini gagal, Sunarto menyebut bahwa solusi untuk menekan angka pernikahan dini menjadi pekerjaan rumah (PR) yang berat. Jika dengan peraturan bupati (perbup), bisa mengurangi angka pernikahan dini, Sunarto menyebut pihaknya akan mendorong bupati untuk membuat perbup itu.

“Pernikahan dini terjadi ya karena banyak faktor, masalah internal, terpengaruh globalisasi dan teknologi. Maka dari itu, mari bersama untuk membangkitkan kembali pengawasan kita kepada anak-anak generasi penerus bangsa,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dimana dalam salah satu pasalnya, yakni pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, berdampak pada banyaknya pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

Data dari Pengadilan Agama (PA) Ponorogo, tahun 2020 pemohon untuk minta dispensasi nikah sebanyak 241 perkara. Jumlah itu naik di tahun 2021 lalu, yakni 266 perkara mengenai dispensasi nikah. Humas PA Ponorogo, Sukahatta Wakano menyebut dulu biasanya lulus SMA bisa langsung menikah, saat ini sudah tidak bisa lagi. Remaja baik putra dan putri yang ingin menikah dan masih berumur di bawah 19 tahun harus mengajukan permohonan menikah.

“Kenaikan terlihat ketika undang-undang perkawinan berubah. Pemohon dispensasi nikah langsung melonjak,” kata pria asal Ambon Maluku tersebut, Selasa (11/1/2022).

Rata-rata dari mereka sebelumnya sudah mengajukan menikah ke kantor urusan agama (KUA) di masing-masing kecamatan. Namun, karena belum cukup umur mencapai 19 tahun, pihak KUA menolak. Barulah mereka melakukan permohonan ke PA Ponorogo.

Alasan mereka menikah, mayoritas yang mendominasi bahwa yang perempuan sudah berbadan dua atau hamil. Ada yang di umur 17 tahun sudah hamil, bahkan umur 15 pun juga ada yang sudah hamil. Sukahatta bahkan menyebut ada pihak perempuan yang mengajukan dispensasi nikah, dalam keadaan bayi yang dikandung sudah melahirkan. Mau tidak mau, orangtua yang bersangkutan mencari pria yang menghamili untuk mempertanggungjawabkan dengan menikahinya.

“Dengan kondisi itu, yang kita lihat itu, bagaimana menyelamatkan si bayinya. Status dan bapaknya jelas,” katanya.

Dari 266 perkara dispensasi nikah di tahun 2021, pemohon dengan kasus hamil duluan mendominasi dengan 65 persen. Sisanya ada yang sudah berhubungan layaknya suami istri, ada yang menikah karena takut zina dan fitnah.

“Paling tinggi alasannya ya meried by accident (MBA). Ya awaknya karena pemasaran malah mencoba dan hingga hamil,” pungkasnya. [end/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar