‘Kran’ Investasi di Kota Mojokerto Dibuka Seluas-luasnya

Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari membuka ‘kran’ investasi seluas-luasnya di Kota Mojokerto. Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto, salah satunya dengan mengadakan sosialisasi perizinan berusaha berbasis risiko bagi para pelaku usaha.

Sosialiasasi digelar di Hall Prajna Wicitra, Mall Pelayanan Publik (MPP) Gajah Mada dengan sasaran 100 pelaku usaha di Kota Mojokerto. Sosialisasi menghadirkan Analis Kebijakan Ahli Muda DPMPTSP Provinsi Jatim, Samsul Arifin, dan Asisten Notaris Wulandari Saputri, Karni Issetyowati sebagai narasumber.

“Sosialisasi seperti ini sudah dilakukan setiap tahun, kami ingin para pelaku usaha di Kota Mojokerto ini memahami terkait perubahan regulasi yang berlaku secara nasional dengan diberlakukannya Undang-undang Cipta Kerja beserta segala turunannya,” ungkapnya, Senin (21/8/2023).

Baca Juga: Edarkan Narkoba dan Ribuan Pil Koplo Warga Kebomas Gresik Dipenjara

Gencarnya sosialisasi perizinan berusaha berbasis risiko tersebut diharapkan akan semakin banyak pelaku usaha yang memahami terkait regulasi baru yang diterapkan. Menurutnya, kurang fahamnya para pelaku usaha seringkali menimbulkan persepsi bahwa perijinan sulit dan ribet.

“Maka di dalam forum ini kami membuka ruang diskusi dan pertanyaan seluas-luasnya supaya persepsi salah yang terbangun selama ini tidak lagi ada. Untuk bisa bangkit dan pulih mendukung pertumbuhan ekonomi di Kota Mojokerto dibutuhkan investasi yang besar masuk ke Kota Mojokerto,” katanya.

Masih kata Ning Ita (panggilan akrab, red), dengan adanya investasi tentu peluang untuk mendapatkan pekerjaan kepada masyarakat Kota Mojokerto dan sekitarnya maupun pergerakan ekonomi, perputaran uang hingga peningkatan PAD menjadi lebih besar.

Baca Juga: Siswa SMKN 1 Mojoanyar Mojokerto Panik Gara-gara Kebakaran

“Untuk itu kami membuka ‘Kran’ Investasi seluas-luasnya. Pemkot Mojokerto juga menjamin iklim investasi yang kondusif dan memiliki kepastian hukum yang telah tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Pemkot Mojokerto juga mempermudah aksesbilitas dari maupun menuju Kota Mojokerto. Hal tersebut dilakukan dengan harapan akan semakin banyak orang datang ke Kota Mojokerto. [tin/ian]