Perombakan kabinet kemarin menyentuh dua posisi paling strategis, Menkopolhukam dan Menteri Keuangan (Menkeu), yang tidak dapat dipandang sebagai kebetulan. Tulisan ini mencoba mengulas makna pergantian ini dengan pendekatan literatif, menghubungkan tindakan politik dengan konteks sosial yang mendahuluinya, serta menjelaskan logika di balik pilihan yang dibuat Presiden Prabowo.
Kerusuhan yang baru terjadi berfungsi sebagai katalis politik (political catalyst) yang mempercepat dan mempermudah keputusan reshuffle. Dalam teori politik, krisis sering dimanfaatkan penguasa untuk melakukan restrukturisasi yang dalam masa normal menghadapi resistensi tinggi.
Ada pembingkaian naratif bahwa kerusuhan menciptakan narasi publik tentang ‘kegagalan menjaga keamanan’ dan ‘kerentanan ekonomi’. Narasi ini memberikan legitimasi ‘instan’ bagi Presiden untuk mengambil tindakan tegas, termasuk mengganti pejabat yang dianggap bertanggung jawab atau kurang efektif (dalam situasi tertentu), meski hubungan kausalnya tidak selalu langsung.
Pergantian pejabat tinggi berfungsi sebagai mekanisme ‘symbolic sacrifice’. Dengan menunjukkan bahwa ada konsekuensi bagi kegagalan, pemerintah merespon sorotan publik dari kegagalan sistemik atau kebijakan yang mungkin menjadi akar kerusuhan, menempatkannya pada individu pelaksana. Hal ini wajar karena memang harus ada pertanggungjawaban pada lini komando terdekat dengan tugas pokok dan fungsi.
Mengapa posisi Menkopolhukam dan Menkeu yang lebih dahulu? Pemilihan dua posisi ini sangat strategis dan mencerminkan penilaian Presiden atas dua front utama pasca kerusuhan: front keamanan-politis dan front ekonomi-sosial.
Di bidang polhukam ini terkait dengan soal komando dan koordinasi. Posisi Menkopolhukam adalah posisi koordinatif, bukan eksekutif. Menteri ini bertugas menyelaraskan kementerian dan lembaga di bidang politik, hukum, dan keamanan (Polri, TNI, Kejagung, BIN, Kemkum, dan lain-lain).
Kegagalan koordinasi menjadi kerusuhan besar menunjukkan kegagalan koordinasi antar lembaga keamanan. Polri mungkin dianggap lamban, BIN dianggap gagal membaca early warning, dan TNI mungkin tidak terkoordinasi dengan baik untuk membantu. Sebagai koordinator, Menkopolhukam dipandang gagal menjalankan fungsi ini.
Lalu mengapa posisi lowong ini tidak serta merta diisi? Lowongnya posisi dan diisi ad interim yang masih dipertimbangkan Presiden adalah sosok yang sesuai dengan keinginan dan strategi Pesiden Prabowo, dan ini adalah sinyal kuat bahwa Presiden menginginkan kendali langsung atas lembaga keamanan untuk sementara waktu.
Bahwa perlu waktu, kemungkinan sedang terjadi tarik-ulur intensif antara berbagai kekuatan (istana, partai koalisi, TNI, Polri) untuk mengisi posisi ini. Lowongnya kursi menunjukkan belum ada konsensus atas figur yang dapat diterima semua pihak dan paling dipercaya Presiden.
Tapi bukankah Presiden punya hak prerogratif? Jawabnya pasti, tetapi ada konteks yang harus menjadi perhatian bahwa posisi Presiden Prabowo saat ini masih dalam skenario transisi kekuasaan dari rezim lama yang masyarakat umum sangat mengetahui bahwa rezim lama membantu pemenangan Presiden Prabowo dalam Pilpres 2024. Harus tetap ‘berterima kasih’ tetapi juga harus ada batas tegas dimana rasa terima kasih bukan berarti menjadi boneka robotik.
Profil Presiden Prabowo sejak terlempar dari Indonesia ke Yordania, 1998 dan kembali ke Indonesia atas keputusan Presiden Megawati, sudah jelas memberikan pesan kuat bahwa Presiden Prabowo mempunyai visi-misi yang kuat untuk menjaga dan membangun perjalanan bangsa-negara Indonesia.
Apalagi pada saat menjabat usia sudah 73 tahun dan masa jabatan yang diperoleh seperti ‘dikejar’ oleh obsesi memberikan perubahan (seperti buku Paradoks Indonesia yang ditulis beliau), juga manifestasi jiwa prajuritnya, serta memberikan legacy perubahan (reformasi) untuk masa depan bangsa negara.
Dengan demikian transisi suksesi di awal masa presidensi Presiden Prabowo tidak bisa terhindar dari ‘tarik-ulur’ antara kooptasi vulgar rezim lama (ditunjukkan cawe-cawe dan penempatan para relawan pada berbagai jabatan tinggi sehingga menciptakan kabinet gemuk), dengan obsesi presiden Prabowo diujung usianya yang makin senja.
Fenomena ‘tarik ulur’ dan gesekan keras yang makin terlihat, berkembang menjadi keniscayaan, ketika warisan rezim lama mengandung banyak skandal mega korupsi dan manipulasi yang makin mencuat ke publik, menimbulkan kekecewaan dan kemarahan publik, serta menghasilkan carut-marut ekonomi yang menyengsarakan masyarakat luas, serta penggunaan ratusan buzzer untuk menekan Presiden Prabowo.
Kemungkinan Presiden Prabowo sudah sampai pada titik bahwa ‘berterima kasih atas dukungan’ sudah dilakukan (‘cukup’), tetapi untuk membiarkan collateral damage ekonomi, demokrasi dan persoalan kritis sosial (kemiskinan-pengangguran dll) tidak bisa dibiarkan dengan terus menerus ‘melindungi dan menutupi’ akar masalah serius yang dihadapi bangsa.
Maka reshuffle bisa dibaca sebagai awal konfrontasi terbuka, yang harus dilakukan dengan terukur. Pergantian menteri di bidang polhukam dan keuangan (merupakan dua akar masalah pokok (hulu) yang harus dibenahi terlebih dahulu.
Maka ketika sosok pengisi ad interim masih dipertimbangkan, hal ini menunjukkan semacam sinyal bahwa Presiden Prabowo sedang memberikan ‘ultimatum’ bahwa ‘pemaksaan rezim lama’ harus didudukkan pada konteks menyelamatkan masa depan bangsa dan negara. Maka jangan ganggu. Diberi kesempatan mundur dengan membangun kompromi yang optimal.
Skenario ad interim kemudian menjadi lebih terang, dimana akan diisi figure yang dipercaya Presiden Prabowo, dan merupakan sosok cukup kuat untuk menjalankan fungsi sementara sambil tidak mengunci komitmen politik jangka panjang.
Penggantian Menkeu bukan karena SMI (Sri Mulyani Indrawati) tidak pintar dan mampu, tetapi lebih ke soal fiskal dan agenda politik-ekonomi baru yang tidak lagi cocok diperankan SMI yang mazhab ekonominya adalah fiskal orthodoxy menuju political economy. Konsep ekonomi keuangan yang orthodoxy yang berujung pada fokus peningkatan pajak, dan pengelolaan hutang (gali-tutup) untuk menutup defisit anggaran, tidak lagi sesuai dengan strategi dan ritme Presiden Prabowo (yang antara lain bisa dicermati dari pemikiran buku Presiden Prabowo tentang Paradoks Indonesia).
Pergantian Menkeu adalah langkah yang bahkan lebih berani dan bermakna kompleks. Ekonomi sebagai salah satu akar kerusuhan sering berakar pada masalah ekonomi-sosial (kesenjangan, inflasi, pengangguran). Meski Sri Mulyani diakui secara internasional, kebijakan fiskalnya yang sangat prudent (hati-hati) dan technocratic mungkin dipandang istana sebagai terlalu lambat dalam menanggapi tekanan sosial atau membiayai program-program populistis Presiden Prabowo (seperti program makan gratis) yang ditujukan untuk meredakan ketegangan semacam ini.
Penggantian Sri Mulyani oleh Purbaya Yudhi Sadewa menandakan pergeseran nyata dari fiskal orthodoxy menuju political economy. Purbaya, dengan latar belakangnya di LPS dan berbagai koordinasi kementerian, dipandang lebih mampu menyeimbangkan disiplin fiskal dengan tuntutan politik untuk membelanjakan anggaran guna menstabilkan situasi sosial pasca kerusuhan.
Dimungkinkan adanya sedikit gesekan antara kemandirian kebijakan fiskal vs. Perintah Istana. Sri Mulyani memiliki otonomi dan kewibawaan yang sangat besar, sering kali mampu ‘melawan’ tekanan politik untuk membiayai program yang dianggapnya berisiko fiskal. Pasca kerusuhan, Presiden mungkin menginginkan Menkeu yang lebih loyal dan responsif terhadap instruksi istana untuk percepatan belanja dan program sosial sebagai bentuk ‘terapi kejut’ pasca trauma kerusuhan.
Yang menarik dan masih patut diikuti secara cermat, bahwa masih banyak para loyalis rezim lama bertahan. Menteri-menteri core loyalists dari rezim sebelumnya masih dipertahankan mungkin bisa dipahami dengan alasan:
- Stabilitas dan Experiential Capital: Di tengah krisis, memberhentikan semua figur berpengalaman adalah bunuh diri politik. Beberapa menteri rezim lama menyimpan modal eksperiential yang sangat besar: memahami birokrasi, memiliki jaringan di TNI/Polri, dan mengetahui seluk-beluk kekuasaan. Mereka dibutuhkan untuk memastikan transisi dan stabilitas tidak goyah.
- Mempertahankan mereka adalah sinyal kepada pasar dan kalangan dalam negeri bahwa tidak semua perubahan drastis. Ini adalah bentuk ‘innovative continuity’, melakukan perubahan di beberapa area sambil mempertahan kan stabilitas di area lain.
- Prabowo adalah sosok pragmatis. Dalam situasi krisis, mempertahankan orang-orang yang mampu dan loyalitasnya ‘masih bisa dikendalikan’ adalah pilihan paling masuk akal, terlepas dari mereka berasal dari ‘rezim lama’ atau bukan.
Reshuffle pasca kerusuhan ini adalah sebuah pernyataan politik yang kompleks dan berlapis. Tindakan ini bukan sekadar penghukuman atas kegagalan, melainkan sebuah manuver strategis untuk mengonsolidasikan kendali. Dengan lowongnya posisi Menkopolhukam, Presiden memusatkan kendali koordinasi keamanan sementara waktu pada dirinya. Dengan mengganti Menkeu, ia memastikan kebijakan fiskal lebih selaras dengan agenda politiknya.
Pergantian ini adalah sebuah teks politik yang harus dibaca dalam konteksnya: sebuah negara yang baru saja terguncang kerusuhan, dipimpin oleh seorang presiden yang berusaha mengambil alih naratif, mengonsolidasikan kekuasaan, dan mengarahkan ulang kebijakan sesuai dengan penilaiannya atas akar krisis yang terjadi.
Pergantian Menkopolhukam dan Menkeu tidak bisa dilepaskan dari realitas bahwa Indonesia masih berada dalam masa transisi kekuasaan yang panjang dan berdarah-darah. Reshuffle ini adalah sebuah manuver dalam sebuah permainan catur politik yang sangat kompleks, di mana Presiden Prabowo harus menghadapi tiga kekuatan sekaligus: warisan rezim lama, tuntutan balas jasa koalisi, dan tekanan fiskal APBN.
Skandal korupsi besar memberikan political ammunition (amunisi politik) yang sempurna untuk melakukan pembersihan yang sulit dilakukan dalam situasi normal. Pencopotan pejabat, terutama di bidang hukum dan keamanan (Menkopolhukam), dapat dibingkai sebagai tanggung jawab moral atas gagalnya pemberantasan korupsi atau bahkan indikasi keterlibatan dalam sistem yang korup. Ini adalah narasi yang mudah diterima publik dan sulit dibantah oleh pihak yang dipecat.
Kasus korupsi besar seringkali bukan hanya melibatkan satu dua orang, tetapi jaringan sistemik yang terbangun selama bertahun-tahun. Menkopolhukam, sebagai koordinator penegak hukum, bisa dipandang sebagai “penjaga gawang” dari jaringan ini. Mencopotnya (dan membiarkan posisinya lowong untuk sementara) merupakan cara untuk mensterilkan ruang koordinasi sebelum menempatkan orang yang dipercaya untuk memutus jaringan tersebut.
Dengan menguasai investigasi kasus korupsi besar (melalui Menkopolhukam yang baru nanti), Prabowo memegang kartu negosiasi yang sangat kuat terhadap kekuatan-kekuatan rezim lama. Ini memberinya leverage untuk merampingkan kabinet, meminta dukungan politik, atau menuntut kompromi tanpa harus melakukan konfrontasi terbuka yang dapat mengguncang stabilitas.
Reshuffle ini bukanlah akhir dari proses, tetapi sebuah gerakan strategis dalam permainan catur transisi kekuasaan yang panjang. Dengan demikian, reshuffle ini harus dibaca sebagai upaya Presiden Prabowo untuk menuntaskan transisi suksesi.
Sebagai catatan penutup. Sri Mulyani adalah orang baik dan pintar, tetapi mengatasi situasi kritis dan krusial secara luas (sosial-politik), memang perlu figure yang sesuai dengan strategi ‘tempur’ yang diterapkan, yaitu ekonomi-politik.
Reshuffle ini, terutama pergantian Sri Mulyani, meningkatkan premi risiko (risk premium) Indonesia di mata dunia dalam jangka pendek. Kepercayaan (confidence) yang dibangun selama bertahun-tahun kini diuji. Kredibilitas pertama Menkeu baru Purbaya Yudhi Sadewa dikancah internasional dan kebijakan perdana yang ia keluarkan akan menjadi penentu utama apakah kepercayaan itu dapat dipulihkan dengan cepat atau tidak.
Justru disisi lain lowongnya posisi Menkopolhukam justru menjadi perhatian yang lebih besar bagi para pemain geopolitik seperti AS, China, dan Rusia.
Kembali kepada SMI yang sudah meninggalkan jejak prestasi yang impresif selama kepemimpinannya. Ia berhasil meraih berbagai penghargaan internasional, termasuk Menteri Keuangan Terbaik Asia Pasifik dari majalah Finance Asia tiga tahun berturut-turut (2017-2019), dan Finance Minister of the Year for East Asia Pacific 2020 dari majalah Global Markets atas penanganan pandemi Covid-19.
Karya bakti SMI tidak akan sia-sia, dan masih diperlukan. Dan menurut firasat penulis bu SMI akan segera direkruit menjadi pimpinan Asian Infrastructure and Investment Bank (AIIB), berpusat di Beijing. Dan itu juga posisi strategis untuk mendukung pembangunan negara kurang dan sedang berkembang, sebagai alternatif dari agresivitas Bank Dunia dan IMF.
Semoga Indonesia menjadi makin baik dan lebih baik lagi.
Hadipras,
Pengamat Sosial dan Politik.
