Jember (beritajatim.com) – Pemerintah dan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, memiliki pekerjaan rumah masing-masing di sektor pariwisata. Pemerintah belum membentuk Badan Pengembangan Pariwisata Daerah (BPPD), parlemen belum juga mengesahkan Peraturan Daerah Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten (Ripparkab) Jember.
“Raperda Ripparkab beberapa kali sudah disosialisasikan. Kami sudah mengikuti beberapa sosialisasi perda (sosper), dan diharapkan tahun ini sudah bisa ditetapkan menjadi peraturan daerah, sehingga kita bisa gerak lebih cepat lagi,” kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jember Bambang Rudianto, Sabtu (6/4/2024).
Soal penyelesaian raperda itu, Rudianto menyerahkannya kepada DPRD Jember. “Kembali lagi ke legislatif untuk proses Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah),” kata Rudianto.
Rudianto percaya, jika Perda Ripparkab selesai, pembentukan BPPD bisa lebih cepat. “Hari ini sudah kami proses dan sudah ada di Bagian Hukum. Saya kira on process. Sama-sama jalan (dengan proses pengesahan perda). Kalau sama-sama menunggu, kapan selesainya,” katanya.
Sektor pariwisata memang menjadi perhatian dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jember 2025-2045. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Jember berharap optimalisasi dunia pariwisata bisa dirupakan dalam program digitalisasi, agar promosi maupun akses pelayanan informasi bisa merata di seluruh wilayah Jember. “Tidak lagi ada ketimpangan informasi dalam 20 tahun ke depan,” kata Ketua Fraksi PKS Achmad Dhafir Syah.
Menurut Alfian Andri Wijaya, juru bicara Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya, RPJPD Jember terkesan ragu atau abai terhadap pembangunan sektor pariwisata. “Padahal seharusnya bisa menjadi perhatian dalam mengukur kemajuan dan daya saing kabupaten Jember 20 tahun ke depan,” katanya.
Juru bicara Fraksi Partai Nasdem Hamim pun berharap arah kebijakan penataan ruang 20 tahun ke depan diarahkan pada pembangunan pariwisata. “Perlu disampaikan lebih rinci data ketersediaan infrastruktur kondisi jalan dan jembatan terutama yang menuju akses wisata dan fasilitas pendidikan serta ekonomi lainnya,” katanya. [wir]
