Jember (beritajatim.com) – Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) memberi masukan terhadap pengembangan pariwisata di Kabupaten Jember, Jawa Timur selama 2022. Sektor pariwisata seharusnya dikembangkan dengan memerhatikan aspek kesinambungan, tak hanya terpaku pada momentum.
“Pembangunan dan pengembangan pariwisata Jember masih mengesampingkan prinsip sustainability tourism. Apa-apa yang dilakukan di Jember saat ini hanya terpaku pada momentum dan event, serta hal-hal kecil yang tak punya arah jangka panjang. Ibarat kereta api, ia tak punya rel,” kata Ketua HPI Jember Hasti Utami, ditulis Senin (2/1/2023).
Menurut Hasti, turisme yang berkelanjutan bergantung pada pemetaan yang matang, perencanaan yang detail, dan melakukan secara teknis dengan tepat. “Pariwisata Jember juga harus punya fokus pengembangan. Selama ini saya lihat tidak punya,” katanya.
Semua program yang dilaksanakan di sektor pariwisata terkesan sporadis. Hasti menyatakan seharusnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember menjadi dirijen dan memiliki fokus untuk pengembangan pariwisata.
“Misalkan, pada 2023 kita kembangkan 172 kilometer garis pantai Jember. Itu jelas. Di situ pengembangannya akan didiskusikan dengan orang-orang lokal dan praktisi-praktisi yang aktif dengan pariwisata Jember. Kita bikin pemetaan, konsep, master plan, blue print, lalu kita laksanakan bareng-bareng,” kata Hasti.
Terakhir, Hasti menyarankan, agar semua program dikolaborasikan dan disinergikan. “Pemerintah Kabupaten Jember harus memberikan peran lebih besar kepada para stakeholder. Jember punya banyak pejuang pariwisata yang sudah berhasil dan terbukti bisa mengembangkan kawasan wisata secara mandiri. Benar-benar mandiri. Tapi kenapa mereka tidak pernah dirangkul. Kalau merangkul mereka, pemerintah bisa menghemat anggaran. Kedua, menempatkan the right man on the right place,” katanya.
Salah satunya adalah program wisata gratis di Pantai Papuma dan Watu Ulo. Hasti menilai program itu berjalan seperti tanpa perencanaan dan tidak melibatkan pelaku pariwisata secara terstruktur.
“Tidak ada rencana tindak lanjut atau business plan. Terbukti sampai hari ini, wisata Watu Ulo dan Papuma tetap berbayar,” katanyam menyarankan evaluasi program.
[berita-terkait number=”3″ tag=”Jember”]
Namun HPI melihat sudah ada beberapa hal positif di sektor pariwisata Jember. “Pertama, Pemkab sedang berusaha memberikan payung hukum untuk pengembangan pariwisata Jember dengan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (riparkab),” kata Hasti.
“Sayangnya, rencana ini tak selaras dengan apa yang terjadi di bawah. Ini baru ketahuan saat uji publik penyusunan Rancangan Perda Riparkab. Ternyata dasar pembuatan Raperda Riparkab adalah penelitian tim Universitas Jember lima sampai sepuluh tahun lalu,” kata Hasti.
Padahal pada 2021 sudah ada penyusunan Riparkab oleh tim dari Universitas Brawijaya pada. Isi raperda tersebut dinilai Hasti membatasi aktivitas pegiat parisiwata. Penyusunan riparkab ini juga kurang melibatkan pelaku wisata lokal.
“Kami hanya diundang dua kali. Pertama saat penyampaian metodologi penelitian dan kedua saat pembahasan,” kata Hasti.
Ada empat perguruan tinggi di Jember, dan tiga di antaranya memiliki program studi yang berkonsentrasi pada masalah pariwisata. Hasti berharap kebijakan pariwisata disusun bersama-sama oleh enpat perguruan tinggi di Jember, dan bukan hanya bertumpu pada satu perguruan tinggi.
Masalah simber daya manusia pelaku pariwisata juga tak boleh dilupakan. “Bekali sumber daya manusia yang ada dan berikan pendampingan oleh para ahli, praktisi, konsultan ke masing-masing kelompok pelaku pariwisata. Tujuannya agar punya arah jelas. Teman-teman punya keahilian. Keinginan Pemkab Jember seperti apa, ini yang perlu disampaikan ke pelaku wisata,” kata Hasti. [wir/beq]
