Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati memberikan arahan strategis dalam Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri, Kamis (07/05/2026). Melalui forum ini, Pemerintah Kota Kediri menegaskan komitmennya untuk tidak hanya memperluas akses perbankan, tetapi juga memperkuat literasi dan digitalisasi layanan keuangan demi kesejahteraan masyarakat.
“Peran TPAKD hari ini semakin strategis. Kita tidak hanya bicara tentang membuka akses, tetapi memastikan bahwa akses tersebut benar-benar dipahami, dimanfaatkan, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tegas wali kota yang akrab disapa Mbak Wali tersebut.
Mbak Wali memaparkan data krusial dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2025 yang menunjukkan adanya kesenjangan antara penggunaan layanan dan pemahaman masyarakat. Tingkat literasi keuangan nasional berada di angka 66,46 persen, jauh di bawah tingkat inklusi yang sudah mencapai 80,51 persen. Ketimpangan ini dinilai menjadi celah berbahaya bagi masuknya jeratan pinjaman ilegal, judi online, hingga penipuan investasi.
“Karena itu, rakor hari ini menjadi sangat penting. Saya berharap, forum ini mampu menghasilkan program kerja yang tidak hanya memperluas akses, tetapi juga meningkatkan kualitas pemanfaatannya. Lebih tepat sasaran, punya target jelas, dan bisa kita evaluasi secara berkala,” jelasnya.
Menghadapi tantangan tahun 2026, Pemerintah Kota Kediri menetapkan target Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) di angka 7,58 dengan fokus pada beberapa program prioritas. Pertama adalah penguatan program Kejar untuk membudayakan menabung sejak usia dini. Kedua, optimalisasi pinjaman bagi pelaku UMKM melalui program KuMapan serta skema bunga rendah lainnya agar mereka bisa “naik kelas” melalui ekosistem digital.
Ketiga, masifikasi edukasi keuangan yang lebih kontekstual bagi kelompok rentan seperti pekerja sektor informal, perempuan, dan pemuda. “Kita ingin masyarakat tidak hanya memiliki akses, tetapi juga memiliki kemampuan untuk melindungi diri dari risiko pinjaman ilegal, judi online, dan penipuan investasi,” papar Mbak Wali menekankan aspek perlindungan konsumen.
Sinergi antarinstansi menjadi kunci utama yang ditekankan Mbak Wali dalam rapat tersebut. Beliau mengajak seluruh jajaran TPAKD untuk bergerak dalam satu irama dengan pendekatan edukatif yang humanis dan mudah dipahami oleh masyarakat awam.
“Kita pastikan program kita berbasis data dan tepat sasaran serta bisa dievaluasi secara berkala. Ada pengukuran dampak yang jelas, sehingga kita bisa terus melakukan perbaikan. Saya mengajak Bapak Ibu seluruh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kota Kediri, mari kita berkomitmen dan bersinergi dalam melaksanakan program kerja TPAKD Tahun 2026 sesuai timeline dengan baik,” ungkapnya di depan para peserta rapat.
Senada dengan hal tersebut, Kepala OJK Kota Kediri Ismirani Saputri melaporkan keberhasilan enam program kerja utama sepanjang tahun 2025, mulai dari pembiayaan melawan rentenir hingga Kediri Financial Festival. Untuk tahun 2026, OJK bersama Pemkot Kediri akan terus mengoptimalkan Satu Rekening Satu Pelajar, penyaluran KuMapan, serta perluasan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.
“Seperti apa yang disampaikan Mbak Wali tadi kita harus bersinergi. Untuk keberhasilan program-program ini mari kita berkolaborasi mewujudkannya,” tutur Ismirani.
Agenda ini juga turut dihadiri oleh Plt Kepala KPwBI Kediri Deasy Surya Andarina, Pj Sekda Endang Kartika Sari, serta jajaran kepala OPD terkait untuk memastikan integrasi program kerja berjalan maksimal. [nm/but]
