Sampang (beritajatim.com) – Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Revolusi (GPR) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang, Kamis (18/9/2025). Mereka menyampaikan keprihatinan atas laporan masyarakat terkait dugaan praktik monopoli seragam sekolah dan penerimaan siswa baru melalui jalur titipan.
Koordinator lapangan aksi, Idris, menilai praktik tersebut merugikan wali murid sekaligus mencoreng nama baik Kabupaten Sampang. Dalam orasinya, ia menyebut hal itu kerap terjadi di beberapa sekolah, baik tingkat SD maupun SMP.
“Setiap masuk ajaran baru, seragam dibebankan kepada wali murid. Padahal dalam Pasal 12 Ayat (1) Permendikbud Nomor 50 Tahun 2022, sekolah tidak boleh mewajibkan pembelian seragam dari pihak tertentu,” ujarnya.
Idris menyebut pihak sekolah sengaja membuat seragam dengan desain yang tidak tersedia di pasaran sehingga wali murid tidak memiliki pilihan selain membeli langsung dari sekolah dengan harga yang cukup mahal. “Kisaran Rp300 ribu,” ungkapnya.
Selain itu, GPR juga menyoroti dugaan praktik penerimaan siswa baru melalui jalur titipan yang dianggap merusak keadilan dan transparansi. Idris mencontohkan salah satu wali murid yang ditolak saat mendaftarkan anaknya ke sebuah SD, sementara ada siswa lain yang lebih mudah diterima.
Dalam aksinya, massa membawa tiga tuntutan utama. Pertama, Kepala Disdik Sampang diminta memecat kepala sekolah yang terbukti memperjualbelikan seragam. Kedua, Disdik harus bertanggung jawab atas dugaan praktik jalur titipan di SD dan SMP. Ketiga, Disdik harus menerbitkan surat edaran yang melarang sekolah memperjualbelikan seragam setiap tahun ajaran baru.
Menanggapi hal itu, Kepala Disdik Sampang, Mohammad Fadeli, menegaskan pihaknya sudah mengkonfirmasi ke sekolah-sekolah dan memberikan imbauan. “Kami sudah berikan penjelasan bahwa pihak sekolah tidak pernah mewajibkan membeli seragam kepada wali murid,” tegasnya.
Terkait adanya siswa yang tidak diterima di sekolah tujuan, Fadeli menjelaskan hal itu dipicu aturan baru yang membatasi jumlah penerimaan sesuai kapasitas ruang belajar. “Untuk saat ini sekolah tidak bisa langsung menerima semua siswa yang mendaftar karena ada peraturan baru yang membatasinya. Kita harus menyesuaikan ruang yang ada,” pungkasnya. [sar/beq]
