Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto kembali mencatatkan prestasi gemilang di bidang tata kelola keuangan. Untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut, Pemkot Mojokerto meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
WTP dari BPK RI tersebut diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo, pada Jumat (2/5/2025).
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintahan serta para pemangku kepentingan atas konsistensi dalam menjaga tata kelola keuangan yang baik. “Alhamdulillah, predikat WTP kembali kita raih untuk yang ke-11 kalinya secara berturut-turut,” ungkapnya.
Masih kata Ning Ita (sapaan akrab, red), hal tersebut sebagai bukti nyata komitmen dan kerja keras bersama dalam membangun sistem keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Ia menekankan bahwa opini WTP tidak sekadar menjadi pencapaian administratif.
“Namun juga mencerminkan tanggung jawab moral dan profesional dalam pengelolaan keuangan publik. Setiap rupiah dari rakyat harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian, efisiensi, dan hasil yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Ning Ita juga menyoroti pentingnya menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK sebagai upaya menjaga integritas dan perbaikan berkelanjutan. Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mematuhi arahan dari BPK dan BPKP demi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan.
“Rekomendasi dari LHP harus ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan tuntas. Semoga raihan ini memotivasi kami untuk terus meningkatkan kualitas SDM dan menghasilkan informasi keuangan yang lebih transparan dan komprehensif, demi mewujudkan clean and good government,” harapnya.
Dengan capaian ini, Kota Mojokerto meneguhkan diri sebagai salah satu daerah yang berkomitmen tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Ning Ita berharap semangat ini terus dijaga guna mendukung pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan. [Adv-kom]
