Pemerintah Kabupaten Pamekasan, kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian alias WTP untuk ke-12 kali secara beruntun dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)
KUMPULAN BERITA bpk ri
Pemkab Jombang kembali meraih Opini WTP dari BPK RI untuk ke-13 kali berturut-turut, menegaskan komitmen pada tata kelola keuangan yang akuntabel
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan sejumlah pekerjaan konstruksi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun mengalami kekurangan volume
Surabaya (beritajatim.com) – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melakukan kunjungan kerja penting ke wilayah operasional PT Sinergi Gula…
Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto kembali mencatatkan prestasi gemilang di bidang tata kelola keuangan. Untuk ke-11 kalinya secara…
Bupati Hendy Siswanto meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit penggunaan dana desa (DD) di Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Lima anggota BPK RI periode 2024-2029 resmi mengucapkan sumpah jabatan. Mereka akan menjalankan tugas untuk menjaga akuntabilitas keuangan negara sesuai regulasi.
Pj Wali Kota Kediri Zanariah menerima kunjungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Ruang Kerja, Jumat (10/11/2023).
BPK RI wilayah Jawa Timur merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Malang segera menertibkan seluruh aset aset penting yang dimiliki.
Direktur Perumda Jasa Yasa mengklaim bahwa pihaknya sebagai penyumbang pajak terbesar. Hal itu setelah Pemerintah Kabupaten Malang bakal mengevaluasi tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dianggap kurang
