Banyuwangi (beritajatim.com) – Proses pembentukan Koperasi Merah Putih di Banyuwangi terus menunjukkan perkembangan signifikan. Dari total 217 desa dan kelurahan di kabupaten paling timur Pulau Jawa tersebut, sebanyak 70 persen di antaranya telah mengantongi legalitas resmi berbentuk Administrasi Hukum Umum (AHU) dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskopumdag) Banyuwangi, Nanin Oktaviantie, menyampaikan bahwa sejauh ini seluruh desa dan kelurahan telah menyelesaikan Musyawarah Desa (Musdes) sebagai bagian dari proses pendirian koperasi.
“Hingga saat imi terkait pembentukan sudah mencapai 100 persen. Semua desa kelurahan sudah melakukan musdes terkait pendirian koperasi merah putih,” ungkap Nanin, Selasa (10/6/2025).
Namun demikian, proses legalisasi formal koperasi masih terus berjalan. Hingga saat ini, baru sebanyak 156 koperasi yang telah berstatus badan hukum. Sisanya, sebanyak 61 desa masih dalam tahap pengurusan AHU. “Sementara sisanya masih berprogres. Total 61 desa yang masih proses pengurusan AHU,” kata Nanin.
Untuk koperasi yang telah berbadan hukum, tahapan berikutnya adalah menyelesaikan kelengkapan administrasi sebagai landasan operasional. Ini mencakup pembuatan stempel, NPWP, papan nama koperasi, hingga pembukaan rekening atas nama koperasi.
Nanin juga menekankan pentingnya pembuatan dokumen internal seperti Anggaran Rumah Tangga (ART), inventarisasi daftar anggota, serta pembukuan simpanan pokok (simpok) dan simpanan wajib (siswaj).
“Sebagian besar koperasi tersebut sudah membuat anggaran rumah tangga, buku daftar anggota dan buku daftar simpok dan siswaj,” imbuhnya.
Ke depan, setelah seluruh syarat administratif lengkap, dinas terkait akan memberikan pendampingan guna menyusun program kerja koperasi sekaligus menentukan jenis usaha yang akan dijalankan.
“Dinas akan membantu mengarahkan dan dilakukan pendampingan terkait jenis usahanya, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa dan juga potensi desanya,” tegas Nanin. [alr/suf]
