Jember (beritajatim.com) – Pengurus cabang Nahdlatul Ulama nantinya diwajibkan memiliki Badan Usaha Milik NU (BUMNU), rumah sakit, dan lembaga pendidikan. Saat ini BUMNU baru berdiri di Kabupaten Jember, Jawa Timur, sebagai model atau prototipe yang akan ditiru kota-kota lain di Indonesia.
“Diwajibkan tapi kemudian bukannya tidak dibantu. Tetap dibantu. Tugas Pengurus Besar NU adalah menyiapkan ekosistem yang memudahkan PCNU untuk punya badan usaha. Bentuknya bisa bermacam-macam, salah satunya BUMNU grosir,” kata Ketua PBNU Alissa Wahid, dalam acara pencanangan gerakan kemandirian NU di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (6/2/2023).
BUMNU di Jember adalah grosir yang sepenuhnya masih dikelola PBNU.”Bukan untuk apa-apa, tapi karena ini baru pertama kali. Kami ingin semua risiko jatuhnya ke PBNU dulu. Nanti kalau sudah berjalan, maka Pengurus Cabang NU Kabupaten Jember akan kita libatkan penuh, sehingga nanti di tempat lain modelnya seperti ini,” kata Alissa.
Alissa mengatakan, tidak semua BUMNU nantinya memiliki jenis usaha grosir. “Jumlah PCNU lebih banyak daripada jumlah kabupaten dan kota di Indonesia. Itu pekerjaan rumah. Tapi untuk sementara ditargetkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Ketua Umum PBNU 250 BUMNU yang dikerjasamakan dengan Kementerian BUMN,” katanya.
“Sisanya tentu dengan berbagai upaya khas masing-masing PCNU. Tapi nantinya semua PCNU diwajibkan memiliki BUMNU dan diwajibkan memiliki rumah sakit serta lembaga pendidikan. Jadi memang kita serius menuju kebangkitan baru, karena sudah satu abad hijriah NU didirikan. Kita sudah punya banyak sekali pengalaman dan masih punya banyak sekali pekerjaan rumah,” kata Alissa.
“Karena itu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menetapkan gerakan kemandirian ekonomi NU dilakukan dengan empat strategi. Strategi pertama adalah pengembangan sumber daya ekonomi perkumpulan. Bagaimana setiap pengurus cabang punya unit usaha. Kalau pengurus cabang punya unit usaha yang berjalan dengan lancar, insya Allah warganya juga ikut-ikutan punya usaha. Paling tidak Pengurus Cabang NU lebih mampu mendampingi inisiatif ekonomi warga,” kata Alissa.
[berita-terkait number=”5″ tag=”Jember”]
Strategi kedua adalah peningkatan ekonomi warga NU. “Bagaimana kita mendukung warga NU, jamaah Nahdlatul Ulama, untuk misalnya punya literasi keuangan, punya literasi kewirausahaan, punya kesempatan permodalan, punya kesempatan masuk dalam ekosistem penjualan dan seterusnya,” kata Alissa.
Bahkan, lanjut Alissa, khusus untuk penguatan ekonomu warga ini, lembaga perekonomian PBNU menyiapkan tiga pilar program, yakni Bisa Kerja, Bisa Bisnis, dan UMKM Meroket. “Bisa Kerja menyiapkan jalur agar warga NU yang membutuhkan pekerjaan bisa mendaftar dan disalurkan. Bisa Bisnis, berarti warga NU punya kemampuan kewirausahaan dan kelengkapannya, dan UMKM Meroket,” katanya.
Sementara itu lembaga pengembangan pertanian PBNU sudah menyiapkan program-program terkait peningkatan produktivitas pertanian. “Karena kami sadari betul, sebagian besar warga NU adalah petani, masih bekerja di ruang-ruang terkait agribisnis. Karena itu model peternakan ayam, penggemukan sapi dan kambing, penyediaan bibit, penyediaan akses permodalan bagi petani juga kami siapkan,” kata Alissa.
Strategi ketiga terkait posisi pesantren. “Karena NU tidak boleh meninggalkan pesantren. Pesantren adalah NU kecil dan NU adalah pesantren besar. Demikain kata almarhum Gus Dur. Untuk itu program pengembangan ekonomi berbasis pesantren juga akan kami lakukan, bekerja sama dengan Kementerian Agama dan Bank Indonesia,” kata Alissa.
Pesantren akan didorong mencetak wirausahawan dan orang-orang yang memiliki keterampilan kerja. “Kita juga memfasilitasi pesantren untuk bisa mengelola badan usaha milik pesantren. Terakhir, bagaimana mendukung pesantren agar bisa menjadi pusat pengembangan ekonomi umat di sekitarnya. Jadi pesantren ini nanti memikirkan toko-toko, warung-warung, tempat cuci baju bagi para santri. Pesantren yang memikirkan bagaimana memperbesar kapasitas mereka,” kata Alissa.
“Barangkali akses permodalannya nanti dibantu Bank Mandiri dan Bank Syariah Indonesia. Tapi pihak pesantrenlah yang diminta mengoordinasi dan mengonsolidasikan. Itu strategi ketiga,” kata Alissa.
Strategi terakhir adalah pengembangan ekonomi khusus. “Kalau pengembangan ekonomi khusus, kita bicara soal penanggulangan kemiskinan ekstrem. Kita bicara tentang perempuan, karena perempuan-perempuan NU punya ketangguhan luar biasa. Tekun dan resilience, tangguh, selalu mencari jalan. Ekonomi bagi para difabel juga jadi perhatian kami,” kata Alissa.
Empat strategi ini dipakai karena sesuai dengan kebutuhan NU. “Pemerintah wabil khusus Presiden Jokowi dalam pelantikan Pengurus Besar NU menyampaikan bagaimana pemerintah ingin bermitra dengan Nahdlatul Ulama. Bagaimana pun Nahdlatul Ulama adalah organisasi kemasyarakatan terbesar di tanah air kita. NU dengan umatnya di mana-mana bisa menjadi mitra strategis agenda-agenda pembangunan pemerintah,” kata Alissa.
Alissa menyitir ucapan kiai-kiai. “Mengurusi NU sama saja mengurusi Indonesia, karena saking banyaknya warga NU. Survei-survei menunjukkan 36-39 persen orang muslim di Indonesia mengaku warga NU. Jadi orang Indonesia yang muslim 220 juta orang, maka warga NU sekitar 80 juta orang. Inilah yang kemudian membuat banyak sekali kerja sama yang sudah diluncurkan oleh kementerian dan lembaga dengan Nahdlatul Ulama,” katanya. [wir]
