Pasuruan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama BPBD Provinsi Jawa Timur meresmikan Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD PB). Peresmian ini ditandai dengan penekanan tombol simbolis oleh Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto, Wabup Pasuruan HM Shobih Asrori, Direktur Kesiapsiagaan BNPB Pangarso Suryotomo, dan Konsulat Jenderal Australia Glen Askew.
Menurut Gatot, peluncuran ULD PB merupakan bentuk komitmen Pemprov Jatim untuk mewujudkan penanggulangan bencana yang inklusif. Upaya ini menempatkan kelompok disabilitas sebagai subjek aktif dalam setiap tahapan penanggulangan bencana.
“Kita telah meluncurkan ULD PB di lima kabupaten, yakni Pacitan, Lumajang, Pasuruan, Sampang, dan Malang. Kita ingin para penyandang difabel dilibatkan secara langsung dan bermakna dalam upaya kebencanaan,” ujar Gatot.
Setelah peluncuran, Gatot meminta seluruh BPBD di daerah untuk memastikan ULD PB benar-benar berjalan efektif. Sesuai UU Nomor 14 Tahun 2014, difabel harus mendapatkan perlindungan dan partisipasi dalam setiap aspek penanggulangan bencana.
“Difabel harus punya akses, fasilitas, dan perlakuan yang adil saat terjadi bencana. Maka kita siapkan pedoman kerja, dokumen resmi, serta sistem sosialisasi yang bisa dipahami semua pihak,” tegasnya.
BPBD juga diminta menyiapkan sarana dan prasarana kebencanaan yang ramah difabel, termasuk sistem peringatan dini (EWS) yang mudah diakses. Teknologi ini harus bisa digunakan oleh penyandang disabilitas dengan aman dan efektif.
“Yang kita harapkan, mereka bisa paham informasi bencana, dan mereka pun bisa melakukan tindakan tepat saat terjadi bencana,” lanjut Gatot.
Dengan hadirnya ULD PB, Gatot optimis kaum difabel akan lebih mudah mengakses pelatihan dan informasi kebencanaan. Bahkan unit ini bisa menjadi wadah kolaborasi antar lembaga dan komunitas yang peduli terhadap penanggulangan bencana.
“Dulu sulit akses, sekarang mereka lebih mudah mendapatkan pelatihan. Ini awal kolaborasi positif antar lembaga dan komunitas peduli difabel dan bencana,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Pasuruan Shobih Asrori berharap peluncuran ULD PB menjadi tonggak penting penanggulangan bencana yang adil. Ia menegaskan bahwa tak boleh ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam menghadapi risiko bencana.
“Ini langkah awal untuk penanggulangan bencana yang inklusif dan berkeadilan. Difabel bisa menyelamatkan diri sendiri dengan fasilitas yang sesuai kebutuhan mereka,” harap Wabup Shobih. [ada/aje]
