Pasuruan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi masyarakat. Langkah tersebut dijalankan secara terencana dan berkesinambungan sebagai bagian penting mencetak generasi sehat dan cerdas.
Dalam Rakor Multi Pemangku Kepentingan yang digelar di Pendopo Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti, berbagai strategi gizi anak dipaparkan dengan melibatkan Kemenko PMK dan World Food Programme (WFP) sebagai mitra kolaborasi. Pertemuan ini membahas penguatan layanan gizi serta integrasi program lintas sektor.
Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat terhadap program gizi di daerah.
“Kami sangat terbantu dengan sharing ilmu dan kolaborasi yang membuat program bisa berjalan lebih maksimal,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa perluasan akses layanan kesehatan dan gizi bagi anak usia sekolah menjadi fokus utama. Program seperti Gerakan Sekolah Sehat dan Makan Bergizi Gratis telah berjalan di berbagai wilayah.
Rusdi turut menjelaskan penerapan model gizi anak sekolah terintegrasi hasil kerja sama dengan Kemenko PMK dan WFP. “Sasaran kami adalah anak usia 6–12 tahun terutama yang berisiko gizi kurang, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” jelasnya.
Melalui model tersebut, Pemkab Pasuruan ingin memastikan kolaborasi lintas sektor berjalan efektif. Pendidikan, kesehatan, dan peran aktif masyarakat disinergikan untuk memaksimalkan dampak program.
Ia juga mengungkap keberhasilan daerah menurunkan angka stunting hingga memperoleh insentif fiskal Rp7 miliar dari pemerintah pusat. Menurutnya, stunting, obesitas, dan anemia masih menjadi tantangan besar mengingat 22,5 persen penduduk Pasuruan merupakan anak usia sekolah. Rusdi memberi apresiasi kepada semua pihak yang terlibat.
“Jika semua bergerak bersama, persoalan dapat selesai lebih cepat,” ucapnya.
Sebelumnya, Kepala Bappelitbangda, Bakti Jati Permana, memaparkan strategi gizi daerah yang mencakup edukasi, lingkungan pangan sehat, peningkatan kapasitas, dan penguatan kebijakan. Ia menyebut adanya MoU sekolah–puskesmas untuk memperkuat layanan gizi anak sekolah.
Rakor turut dihadiri Deputi Kemenko PMK, Jelsi Natalia Marampa, serta perwakilan WFP Indonesia yang menyatakan dukungan penuh. Mereka menilai model gizi yang dijalankan Pasuruan memiliki potensi besar menjadi percontohan nasional karena menekankan kolaborasi lintas sektor dan keberlanjutan program. [ada/beq]
