Malang (beritajatim.com) – Ada hal menarik dalam debat ketiga Pilkada Kota Malang yang digelar KPU pada Rabu, (20/11/2024) kemarin yakni pembahasan mengenai pertanyaan soal pengendalian inflasi di Kota Malang.
Pertanyaan soal inflasi dilontarkan oleh Paslon nomor urut 1 Wahyu Hidayat – Ali Muthohirin (Paslon WALI) kepada paslon Abadi (Moch Anton – Dimyati Ayatulloh). Paslon Wali bertanya langkah pengendalian inflasi sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah.
“Untuk itulah kami ingin mengetahui langkah apa yang akan dilakukan oleh Paslon nomor urut 3 terkait pengendalian inflasi,” ujar Wahyu.
Mendapat pertanyaan itu, Paslon Abadi yang diwakili Dimyati awalnya menjawab bahwa Kota Malang membutuhkan pemimpin asli, dimana daerah ini banyak kegiatan keagamaan, santunan, dan memberi makan saat Pilkada.
“Pada saat Pilkada sekarang ini pengiriman beras ke masyarakat luar biasa. Kondisi ini yang memicu inflasi. Hal tersebut adalah contoh yang merusak kondisi stabilitas harga di market,” ujar Dimyati.
Dimyati mengungkapkan, inflasi biasanya terjadi saat momen Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru. Namun, saat ini inflasi terjadi justru saat momen Pilkada.
Penyebabnya, ada pembagian sembako kepada calon pemilih untuk mendapatkan dukungan. Padahal hal ini dianggap Dimyati justru jadi pemicu inflasi.
“Kalau biasanya inflasi terjadi menjelang Natal, Tahun Baru dan Idul Fitri, tahun ini muncul tren baru bahwa inflasi terjadi menjelang Pilkada. Kalau beras dan minyak goreng diborong besar-besaran, masyarakat yang rugi. Bagaimana pemerintah hadir untuk menstabilkan inflasi dadakan ini. Masyarakat kasihan, mereka menimbun untuk dibagikan. Nah yang tidak kebagian malah menikmati harga yang naik,” ujar Dimyati. [luc/aje]
