Malang (beritajatim.com) – Kondisi ekonomi global yang tengah menghadapi penurunan signifikan menuntut langkah strategis dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran disebut-sebut mengambil langkah taktis untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi domestik.
Dias Satria, S.E., M.App.Ec., Ph.D., seorang ahli ekonomi Universitas Brawijaya dan Assistant Professor Fakultas Ekonomi dan Bisnis, langkah-langkah tersebut sesuai dengan perubahan pola perdagangan internasional, yang kini lebih banyak bergeser dari multilateral ke bilateral. Dias menyoroti pentingnya pendekatan perdagangan bilateral di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Perdagangan tidak lagi fokus pada multilateral, tapi bilateral. Contohnya, Indonesia sangat bergantung pada hubungan dagang dengan Amerika Serikat, yang hanya bisa dipecahkan melalui perjanjian bilateral. Begitu juga dengan Eropa, yang memiliki banyak kepentingan di Indonesia,” ujarnya.
Langkah diplomatik pemerintah untuk memperkuat hubungan bilateral dinilai sebagai kebijakan strategis yang mampu membawa keuntungan besar bagi perekonomian Indonesia. Hal ini diharapkan dapat membuka peluang pasar baru, meningkatkan investasi asing, dan memperluas kerja sama ekonomi.
Tantangan dan Solusi Ekonomi Domestik
Dias menyoroti dua fokus utama yang harus menjadi perhatian pemerintah, yaitu penyelesaian masalah mendasar ekonomi dan pengembangan sektor ekonomi kreatif. “Ekonomi kreatif bisa menjadi game changer bagi Indonesia. Kita punya sumber daya manusia yang kreatif dan penguasaan teknologi yang tinggi. Namun, perlu ada ekosistem dan kebijakan yang mendukung,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya hilirisasi produk UMKM yang terintegrasi dengan penelitian universitas. “Hasil inovasi UMKM tidak hanya meningkatkan nilai tambah, tapi juga naik kelas melalui kolaborasi riset dan pengembangan. Ini kesempatan besar bagi kampus dan anak muda untuk berkontribusi lebih aktif,” tambahnya.
Kebijakan pemerintah yang menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% memicu beragam pandangan, terutama terkait daya beli masyarakat. Dias menekankan bahwa dampak kebijakan ini harus dihitung dengan cermat.
“Secara makro, pajak memang mengurangi pendapatan disposabel masyarakat, sehingga menurunkan konsumsi. Ini akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” jelasnya.
Dias juga memperingatkan risiko deflasi jika daya beli masyarakat turun secara signifikan. “Deflasi jauh lebih berbahaya daripada inflasi. Ada istilah *deflation spiral*, di mana deflasi membuat pertumbuhan ekonomi rendah dan berdampak luas pada sektor lain,” ujarnya.
Ia menambahkan, deflasi juga dapat menurunkan ekspektasi investasi karena pelaku bisnis cenderung menahan ekspansi di tengah harga yang terus menurun. “Sebaliknya, inflasi justru memicu aktivitas bisnis yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi,” kata Dias.
Langkah Strategis ke Depan
Dias menekankan perlunya insentif spesifik untuk mengimbangi dampak kebijakan PPN. “Harus ada riset berbasis data untuk memastikan apakah kenaikan pajak ini benar-benar akan meningkatkan pendapatan negara atau justru mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Semua ini harus dihitung secara matang,” tegasnya.
Dengan strategi yang tepat, kolaborasi antara pemerintah, pelaku bisnis, akademisi, dan masyarakat dapat memperkuat daya saing Indonesia. Ekonomi kreatif, inovasi teknologi, dan diplomasi perdagangan diharapkan menjadi pilar utama yang membawa Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. [dan/aje]
