Yogyakarta (beritajatim.com) – Tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dilaporkan menghadapi kerugian signifikan, menuntut langkah perbaikan yang serius dalam beberapa tahun ke depan.
Perusahaan-perusahaan tersebut adalah Krakatau Steel, Bio Farma, Wijaya Karya, Waskita Karya, Jiwasraya, Perumnas dan Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI).
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran tentang efektivitas pengelolaan BUMN yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi dan kontributor utama bagi pendapatan negara.
Dr. Eddy Junarsin, Ph.D, CFP, Pengamat Ekonomi dan juga Dosen Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan BUMN idealnya mampu mandiri secara finansial dan berkontribusi pada perekonomian. Namun, kerugian yang dialami tujuh perusahaan ini menimbulkan pertanyaan besar terkait status dan peran mereka sebagai badan usaha.
“Jika tujuan utama suatu BUMN adalah melayani publik, mungkin seharusnya mereka tidak beroperasi sebagai badan usaha,” ujar Eddy dalam siaran pers yang diterima beritajatim.com kemarin
Salah satu langkah strategis yang diusulkan Eddy adalah restrukturisasi melalui pembentukan holding company. Ia menjelaskan bahwa pengelompokkan ulang BUMN berdasarkan sektor relevan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi beban biaya.
“Dengan menggabungkan perusahaan ke dalam holding company, efisiensi operasional bisa tercapai. Jika tidak mampu mandiri, opsi peleburan juga perlu dipertimbangkan,” tambahnya.
Restrukturisasi ini bertujuan untuk mengurangi duplikasi fungsi, menyelaraskan visi antarperusahaan, dan memastikan penggunaan anggaran yang lebih efektif.
Sejalan dengan pandangan Eddy, Menteri BUMN Erick Thohir telah merencanakan untuk memangkas jumlah perusahaan BUMN dari 47 menjadi 30 perusahaan. Langkah ini diharapkan mampu mendorong efisiensi, meningkatkan daya saing, dan menciptakan perusahaan yang lebih sehat secara finansial.
Meski demikian, Eddy mengingatkan bahwa kebijakan ini harus disertai analisis mendalam untuk memastikan keberhasilannya.
“Langkah ini patut dicoba, tetapi efektivitasnya perlu dievaluasi secara menyeluruh,” ungkapnya.
Eddy menilai bahwa fokus pada efisiensi biaya operasional menjadi solusi yang lebih realistis dibandingkan dengan hanya meningkatkan pendapatan. Dalam banyak kasus, upaya peningkatan pendapatan sering kali tidak memberikan hasil yang signifikan tanpa diiringi pengelolaan biaya yang tepat.
“Restrukturisasi adalah kunci. Jika efisiensi tidak tercapai, perusahaan akan terus membebani negara,” jelas Eddy.
Kerugian yang dialami oleh tujuh perusahaan BUMN ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah. Dengan meningkatnya tekanan untuk memastikan keberlangsungan operasional, langkah-langkah seperti efisiensi biaya, restrukturisasi, dan pembentukan holding company dianggap sebagai solusi strategis.
Langkah pemangkasan jumlah BUMN menjadi lebih sedikit tetapi efisien merupakan tantangan besar yang memerlukan perencanaan matang. Kerugian yang dialami oleh Krakatau Steel, Wijaya Karya, hingga Jiwasraya menunjukkan perlunya transformasi menyeluruh untuk menghadirkan perusahaan negara yang berdaya saing.
Pemerintah harus mampu menyeimbangkan peran BUMN sebagai pelayan publik sekaligus badan usaha yang menguntungkan. Dalam jangka panjang, restrukturisasi yang tepat akan menjadi kunci menciptakan BUMN yang tidak hanya sehat secara finansial, tetapi juga berkontribusi nyata bagi pembangunan nasional.
Tujuan akhirnya adalah menciptakan BUMN yang sehat secara finansial, mampu bersaing di pasar global, dan memberikan kontribusi maksimal kepada negara. [aje]
