Malang (beritajatim.com) – Ketegangan yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat (AS) kini berada pada titik didih yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pakar Hubungan Internasional Universitas Brawijaya (UB), Yusli Effendi, S.IP., M.A., menilai bahwa situasi saat ini telah bergeser dari sekadar perang proksi (proxy war) menjadi konfrontasi langsung yang bersifat eksistensial.
Yusli Effendi, yang juga merupakan Koordinator Brawijaya Institute for Islamic Civilization and Middle East Studies (BICMES) UB, memberikan analisis mendalam mengenai pemicu eskalasi, peran kekuatan global, hingga dampak ekonomi yang menghantui Indonesia.
Menurut Yusli, intensitas konflik kali ini melonjak tajam karena adanya indikasi kuat upaya mendorong pergantian rezim (regime change) di Iran. Ketika serangan tidak lagi hanya menyasar fasilitas militer atau nuklir, melainkan struktur kepemimpinan tertinggi, maka eskalasi tersebut berubah menjadi ancaman terhadap kelangsungan rezim itu sendiri.
“Apalagi setelah terbunuhnya Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei, konflik berubah menjadi perang bermuatan ideologis dan simbolik,” papar Yusli. Hal ini memicu respons Iran yang menjadi lebih emosional dan total dalam menghadapi lawan-lawannya.
Terkait keterlibatan Washington, Yusli menegaskan bahwa Amerika Serikat kini bukan lagi sekadar sekutu Israel, melainkan aktor aktif dalam eskalasi. Kehadiran AS di garis depan operasi memperkuat persepsi global bahwa ini adalah upaya rekayasa tatanan politik kawasan.
“Dalam posisi seperti ini, sulit melihat AS sebagai mediator; justru kehadirannya memperdalam polarisasi,” ungkap akademisi lulusan University of Exeter tersebut.
Yusli memperingatkan bahwa risiko meluasnya perang regional sangat nyata melalui jaringan mitra strategis Iran yang dikenal sebagai Axis of Resistance (Poros Perlawanan).
Jaringan militer dan paramiliter ini siap beroperasi di berbagai titik:
Hezbollah di Lebanon: Memiliki kapasitas rudal yang signifikan. Milisi Syiah: Bergerak di wilayah Irak dan Suriah. Houthi di Yaman: Mampu mengganggu jalur energi dan pelayaran global secara serius.
Meskipun Iran mungkin tidak unggul dalam perang konvensional melawan AS-Israel, mereka memiliki ketahanan luar biasa dalam perang asimetris regional. Jika Selat Hormuz terganggu, eskalasi dipastikan akan menjadi tidak terkendali.
Di sisi lain, efektivitas diplomasi internasional seperti PBB terlihat melemah karena sistem global saat ini lebih bekerja berdasarkan keseimbangan kekuatan daripada norma hukum. Penegakan hukum internasional menjadi problematik ketika melibatkan anggota tetap Dewan Keamanan yang memiliki hak veto.
“Ini yang membuat banyak negara berkembang melihat adanya standar ganda dalam tata kelola global. Ketika negara besar terlibat langsung, mekanisme akuntabilitas menjadi sangat terbatas,” jelas Yusli.
Sebagai kawasan pusat energi dunia, eskalasi ini memicu volatilitas harga minyak yang akan berdampak sistemik pada inflasi global, biaya logistik, dan perlambatan ekonomi. Bagi Indonesia, dampaknya akan sangat terasa pada sektor fiskal.
Indonesia sebagai pengimpor minyak dalam jumlah besar dihadapkan pada dua pilihan sulit jika harga melonjak. Menyesuaikan harga domestik yang berisiko memicu inflasi tinggi dan gejolak sosial. Atau menahan harga melalui subsidi, berisiko menyebabkan pembengkakan APBN secara drastis.
Kenaikan subsidi energi ini berpotensi menggerus ruang fiskal yang seharusnya dialokasikan untuk belanja produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan perlindungan sosial.
Yusli juga mengkritisi posisi diplomasi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Keputusan bergabung dalam Board of Peace (BoP) yang dipersepsikan condong ke salah satu pihak menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi prinsip politik luar negeri Bebas Aktif.
“Masalahnya bukan pada niat perdamaiannya, tetapi pada persepsi keberpihakan. Ruang diplomasi Indonesia bisa menyempit karena salah satu pihak mungkin meragukan netralitas kita sebagai mediator independen,” pungkasnya.
Prospek ke Depan: Perang Pengurasan (War of Attrition)
Menutup analisisnya, Yusli melihat adanya risiko nyata konflik ini berkembang menjadi war of attrition perang pengurasan energi dan sumber daya dalam jangka panjang. Dengan deklarasi total war dari Iran, konflik ini akan menjadi lebih ideologis dan sulit dihentikan dengan cepat.
“Peluang de-eskalasi hanya bergantung pada peran Rusia dan China jika mereka memilih bersikap pragmatis untuk mendorong kembalinya perundingan dan menahan diri dari eksploitasi geopolitik. Tanpa itu, negara Teluk terancam mengalami destabilisasi jangka panjang,” tutup pakar HI UB tersebut. (dan/but)
